Bangkalan, (regamedianews.com), Setelah dilakukan tahap pertama verifikasi dan validasi data jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan oleh Dispendukcapil beberapa bulan lalu, Dinas Kesehatan Bangkalan kembali memangkas Penerima Bantuan Iuran Daerah melalui verifikasi dan validasi data tahap kedua dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Sebelumnya, Selasa (14/1/2020), Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) melalui Dinkes dan BPJS Sosialisasi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pasca Premi BPJSN Kesehatan mengalami kenaikan hingga 100 persen.
Kenaikan premi BPJS tersebut membuat pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan terobosan dengan mengurangi jumlah PBID BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut dianggap langkah yang tepat mengingat salah satu faktor Pemerintah mengurangi jumlah PBID BPJS Kesehatan, lantaran masyarakat miskin yang terdata tidak singkron dengan data dilapangan, meski harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
Sementara Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang semula sebanyak 155.038 jiwa kemudian di verifikasi ulang ke Dispendukcapil untuk mengetahui pergerakan penduduk, hasilnya sebanyak 11.604 jiwa dinonaktifkan berdasarkan banyak faktor termasuk meninggal ataupun pindah tempat.
Setelah dilakukan tahap kedua, Dinkes menonaktifan secara masal BPJS-PBID sejak tanggal 1 februari 2020 setelah Dinsos melakukan verval.
Hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di peroleh data sebanyak 101.592 jiwa tidak masuk dalam kategori penerima. Hasilnya, sebanyak 113.196 jiwa direncanakan untuk di survei ulang dan akan dihapus.
Meski data yang tidak masuk dalam DTKS sebanyak 113.196 jiwa, namun pihak BPJS baru bisa menverval kembali sebanyak 42.376.
Hasilnya 41.842 jiwa yang masuk sebagai DTSK dan 70.820 jiwa masih belum sempat dikerjakan BPJS, masih dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Sudiyo melalui Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Sih Retno Widiyati mengatakan, rencana penghapusan itu mengacu pada Permensos Nomor 5 tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita patokannya dari Permensos itu. Makanya kami mengusulkan angka tersebut untuk dirampingkan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Bangkalan, Irma Menjelaskan, Peraturan Menteri Sosial (permensos) nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Pengelolaan data ini meliputi pendataan, verifikasi, validasi, penetapan dan penggunaan, jadi data yang diperlukan itu perlu tahapan-tahapan, seperti kriteria data kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dibidang statistik,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan memberikan usulan bahwa Dinkes sebaiknya menggunakan Perpres Nomor 85 tahun 2019 yang lebih tinggi tingkatannya.
Baca Juga inventaris sdn pangongsean 1 digondol maling
“Daerah juga memiliki kewenangan membantu selagi mampu, dan untuk yang masuk DTSK bisa diusulkan ke provinsi, kita kan ada dana Rp 31 Milyar yang bisa digunakan untuk bantuan iuran,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk mengajukan 41.842 jiwa yang masuk DTSK untuk dilimpahkan ke Provinsi agar pembiayaan ditanggung pihak provinsi.
“Kemudian untuk 113.196 jiwa bukan DTSK akan di survei ulang untuk menjadi PBID,” pungkasnya. (sfn/tfk)
