Neng Biba Soroti ADK dan Sulitnya Pencairan Jasmas Hingga Antisipasi Penyalahgunaan APBD Jelang Tahun Politik

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, (regamedianews.com) – Belum bisa digunakannya Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dikota Surabaya mendapatkan perhatian khusus, terutama dari kalangan wakil rakyat.

Hal itu lantaran adanya beberapa faktor hukum terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) yang belum dikeluarkan oleh bagian Hukum Pemkot Surabaya.

Baca Juga

Salah satunya datang dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj.Camelia Habiba, Srikandi Partai besutan H.Mihaimin Iskandar itu menyoroti keterlambatan realisasi ADK yang seharusnya sudah diterima oleh penerima manfaat.

“Akan tetapi terkait penggunaaan dana kelurahan yang sampai sekarang tidak bisa gunakan lantaran cantolan hukumnya belum ada,” ujar wanita berdarah Madura itu, Selasa (21/1/2020).

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya inipun berharap agar Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Perwali, agar realisasi ADK dapat segera terlaksana dilapangan.

”Perwalinya belum ada, jadi pihak Kelurahan tidak bisa menjalankan program dana Kelurahan tersebut,” imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Neng Biba itupun berjanji untuk melakukan evaluasi, antisipasi sia-sianya dana yang sudah terposting, tak hanya itu dirinya juga meminta seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk ikut aktif melakukan pengawasan Dana Kelurahan nantinya.

“Kita harapkan nantinya masyarakat bisa ikut berperan aktif mengawasi Dana Kelurahan, agar tepat guna dan bermanfaat guna dalam membangun kelurahan, apalagi menjelang tahun politik di Kota Surabaya,” tambahnya.

Tak hanya sampai disitu, Wakil Rakyat 3 periode itu berharap kepada 50 wakil rakyat untuk ikut mengawasi sebagai fungsi kontrol, antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum ASN jelang kontes Politik pada Pilwali Surabaya.

Habiba juga mencontohkan perbandingan proses cairnya dana Jasmas dan Kungker ASN. Menurutnya, jika dana Jasmas begitu sulitnya dikeluarkan, akan tetapi pada saat kunjungan kerja ASN dan ada permintaan pavingisasi misalnya, langsung dipenuhi.

“Hal ini yang membuat kami untuk lebih jeli mengontrol pegunaan APBD untuk kepentingan kampanye menjelang Pilkada Surabaya. Ini yang perlu kita waspadai Bersama,” tegasnya. (dan)

Pos terkait