Bangkalan, (regamedianews.com) – Bertempat di pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kamis (13/2/2020), Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, beserta OPD dan Forkopimda melaksanakan rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, Widarto Adisiswanyo menyampaikan, sensus penduduk tahun 2020 akan digelar secara online.
Baca Juga; polres cimahi mulai ungkap penyebab longsor di ngamprah
Pihaknya menilai sensus secara online merupakan solusi atas persoalan Sensus yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 mendatang.
“Masyarakat hanya cukup memersiapkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti sensus penduduk online, akan ada sensus wawancara waktunya mulai taggal 01-30 Juli 2020,” terangnya.
Widarto juga mengatakan, akan mempersiapkan petugas Pencacah Lapangan (PCL) sebanyak 1.300 dan 270 kordinator tim (Kortim) untuk sensus penduduk di 18 Kecamatan.
“Selanjutnya kita akan kotrak mitra BPS untuk ditetapkan dimasing-masing Kecamatan atau Desa,” tambahnya.
Kegiatan Sensus tersebut bertujuan untuk mendapatkan data kependudukan meliputi jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik.
“Sehingga, nantinya sensus online tahun ini mampu menjadi solusi yang tepat dalam mendata jumlah penduduk,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengaku mengerahkan perangkat daerah serta elemen masyarakat untuk turut serta mensukseskan sensus penduduk 2020 di kabupaten Bangkakan.
Baca Juga; bupati bangkalan lantik 10 pejabat struktural berikut daftarnya
Menurutnya, sensus merupakan tugas semua pihak agar data penduduk benar optimal. Makanya dengan sensus penduduk secara online diharapkan data penduduk di Kabupaten Bangkalan nantinya benar akurat.
Ia juga berharap kepada seluruh Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dispendukcapil agar betul-betul memanfaatkan sensus penduduk nanti.
“Karena sensus ini 10 tahun sekali, sehingga kita kawal betul agar jumlah penduduk dimasyarakat yang belum terdata ini bisa masuk,” terangnya. (sfn/tfk)
