Gorontalo Utara, (regamedianews.com) – Sejumlah aktivis Gorontalo Utara mempertanyakan keberadaan BUMD setempat. Aktivis sekaligus Ketua YLBHIG Cabang Gorontalo Utara Tutun Suaib menyampaikan, persoalan BUMD Tinelo Lipu harus segera di perhatikan dan ditindaklanjuti karena ini salah satu nadi penyumbang PAD Daerah .
“Sejak BUMD Tinelo Lipu di bentuk hingga sekarang belum ada dampak positif dan hal positif yang telah di nampakkan, jangan sampai BUMD malah akan di kalahkan oleh BUMDES yang ada di tiap desa. Pemerintah saat ini terkesan cuek dan acuh tak acuh dengan keadaan ini,” ujar Tutun Suaib, Kamis (20/02/2020).
Baca Juga; diduga tak berizin fkps ancam akan tutup tpa
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu pemerintah daerah ketahui, uang 2 miliar bukan uang sedikit ketika uang sebesar itu di berikan langsung kepada rakyat miskin dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan pasti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Namun ini dengan dana begitu besar apa dampak positif dari uang sebesar itu.
Ditempat yang berbeda Aktivis muda yang konsisten mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah Ahmad Fajrin Saleh dalam pernyataannya menyampaikan, BUMD Tinelo Lipu harusnya mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
“Artinya keberadaan BUMD harus mampu memberikan kontribusi dalam mengsejahterakan rakyat Gorontalo Utara, bukan kemudian menambah beban daerah dalam pengelolaan dan pendanaan,” jelas Fajrin.
Ahmad Fajrin menambahkan, BUMD Gorontalo utara ini sudah diberikan penyertaan modal yang cukup besar yaitu 2 milyar, namun apa yang kemudian diberikan kepada daerah dan masyarakat Gorontalo Utara?.
“Bahkan asset dan pengelolaan keuangannya untuk penyertaan modal tersebut terindikasi sudah tak jelas di arahkan kemana, seharusnya Pemerintah Daerah maupun DPRD harusnya lebih proaktif dalam menangani persoalan BUMD ini, kalau perlu pemerintah daerah mengajukan audit investigasi khusus,” tandasnya.
Aktivis lainnya Azis Latif juga meminta pihak Eksekutif dan Legslatif untuk lebih proaktif terhadap Perusda BUMD PT TL yang dalam keadaan tertatih tatih, dengan raibnya dana awal 2 miliar tersebut. Senarusnya BUMD PT TL membuka diri untuk investor masuk sebagai solusi tindakan penyelamatan perusda tersebut.
“Jika tidak, ditutup saja agar tidak menjadi beban daerah, bahkan menurut info bahwa direktur dan para direksi yang lalu sudah dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Jika terindikasi adanya tindak penyelewangan maka harus segera dituntaskan jangan dibiarkan,” tutup Azis Latif.
Salah satu Mantan Direksi BUMD PT TL Budi Modanggu yang menjabat sebagai Direktur keuangan dan investasi periode 2017-2019 saat dikonfirmasi melalui via telepon menyampaikan, BUMD TL terdapat beberapa catatan dari akuntan publik seperti penggajian menyerap anggaran yang besar.
“Gaji itu ratusan juta, karena dirapel paling banyak direkrut kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2015 sesuai SK pengangkatan sesuai hasil RUPS, bahwa pembayaran gaji berdasarkan SK, namun selain Dirut hanya di rapel 3 bulan saja,” pungkasnya.
Ketika ditanya besaran gaji, Budi menyampaikan, gajinya sebesar 10 juta lebih dan gaji Direksi lainnya sebesar 90% dari gaji Dirut, walaupun Direksi lainnya tidak menerima sejumlah 90% dari gaji Dirut, namun mereka menerima, karena mereka melihat kemampuan keuangan BUMD TL dan menyadari karena kegiatan baru mau dimulai.
“Persoalan usaha yaitu jagung paling ada keuntungan sedikit, karena memang diawal waktu itu saya sampaikan karena ini awal berapapun profitnya gampang, kita mau cari nama dulu biar para petani tau, bahwa ada BUMD yang hadir untuk mengstabilkan harga dan siap menampung hasil berapapun jumlah jagung mereka karena banyak tengkulak,” terangnya.
Baca Juga; rega media news resmi gandeng pengacara ternama acong latif
Kegiatan lainnya yaitu keagenan gas LPG dan kegiatan ini sempat diurus perizinannya, namun tak mendapatkan jawaban dari pihak pertamina. Selain gas, kemudian ada kegiatan dana talangan untuk perjalanan dinas ASN, namun jumlahnya tidak teratur.
“Saya sudah sempat buat surat protes bahwa untuk dana talangan ada beberapa item yang harus diperhatikan, namun pada kenyataan tidak jalan. Saya taunya ternyata ada yang tak tertagih, cuma kasihan malah justru PTT yang lancar menyelesaikan persoalan dana talangan ini,” ungkap Budi.
Ketika di tanya terkait dengan pernyataannya Direktur BUMD yang baru disalah satu media menyampaikan, keadaan keuangan pada saat di serahterimakan tidak ada saldo sama sekali. Budi membantah hal tersebut dan menyampaikan, dana BUMD masih ada dalam bentuk piutang dana talangan dan dalam bentuk asset lainnya. Saat ditanya apakah beliau siap ketika ini di seriusi !, ia menyatakan selalu siap jika dibutuhkan dimintai keterangan. (SN)
