Serikat Buruh Kota Cimahi Tolak Dengan Tegas Omnibus Law

- Jurnalis

Kamis, 16 April 2020 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah serikat buruh dan pekerja di Kota Cimahi.

Sejumlah serikat buruh dan pekerja di Kota Cimahi.

Cimahi, (regamedianews.com) – Ditengah pandemi Covid-19 sejumlah Serikat Buruh dan Pekerja di Kota Cimahi menyatakan secara tegas penolakan Omnibus law. Kerena dinilai akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan tenaga kerja (buruh) Indonesia.

Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi Asep Djamaludin dalam keterangan konfrensi persnya mengatakan, rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) yang rancangan jelas akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Rancangannya jelas akan merugikan masyarakat adat, nelayan, petani dan pedagang, serta tentunya tenaga Kerja Indonesia (buruh),” serunya dihalaman Sekretariat SBSI 1992 Jl. Baros, Kota Cimahi, Kamis (16/04/20).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, rancangan UU Omnibus Law CILAKA juga mengabaikan banyak syarat formil pembuatan Undang-undang seperti tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Undang-Undang.

Baca Juga :  Hindari Kepadatan Arus Lalu Lintas Saat Per-Peran, Pengendara Tujuan Pamekasan Dihimbau Lewat Jalur Omben

“Watak Omnibus Law CILAKA itu seperti pemujaan. Perlakuannya mengistimewakan pemilik modal, di sisi lain mengabaikan kepentingan rakyat dan lingkungan,” ungkapnya.

Ditambah lagi, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang masyarakat berkumpul, akan semakin menambah deretan kesulitan baru.

“Kami atas nama rakyat meminta DPR RI agar tidak lagi melanjutkan pembahasan Omnibus Law yang dirasa tidak pro rakyat,” ucapnya.

Sementara, Jujun Juansyah Ketua KC FSPMI Kota Cimahi yang membacakan maklumat tolak Omnibuz Law dari kaum buruh, menuntut agar pemerintah dan DPR RI membatalkan pembahasan Omnibus Law.

Baca Juga :  Ketua AJI Banda Aceh; Jurnalis Muda Harus Memahami Isu Keberagaman

Pemerintah serta DPR RI diminta lebih fokus pada upaya pencegahan dan penanganan Dampak Covid-19 di Indonesia yang bisa berdampak pada PHK masal kaum buruh.

“Jika aspirasi kami tidak diindahkan, kami akan turun jalan dengan aksi Long March menuju DPR RI,” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPC KSPSI Kota Cimahi Edi Suherdi menyebutkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan Covid-19, pihaknya juga melakukan penyemprotan diisfektan, pembagian masker dan hand sanitizer kepada pengguna jalan yang melintas.

“Ditengah tuntutan, kami juga ingin tetap berbagi dan membantu pencegahan Covid-19,” katanya. (agil)

Berita Terkait

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba
Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan Bersama
Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM
Pemkab Sumenep Dorong Legalitas Usaha Rokok
Satu Perwira Polres Sampang Dimutasi
Hampir 100 Pengendara di Sampang ‘Kena Tilang’
Dongkrak Ekonomi Sampang Lewat Investasi
Narkoba Menghancurkan Generasi Penerus Bangsa

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 09:03 WIB

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Jumat, 18 Juli 2025 - 07:39 WIB

Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan Bersama

Kamis, 17 Juli 2025 - 20:48 WIB

Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:48 WIB

Pemkab Sumenep Dorong Legalitas Usaha Rokok

Rabu, 16 Juli 2025 - 18:21 WIB

Hampir 100 Pengendara di Sampang ‘Kena Tilang’

Berita Terbaru

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi bersama Forkopimda, saat konferensi pers usai pemusnahan barang bukti pidana yang inkrah, (dok. regamedianews).

Daerah

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Jumat, 18 Jul 2025 - 09:03 WIB

Caption: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan, Muttaqin, (dok. regamedianews).

Daerah

Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan Bersama

Jumat, 18 Jul 2025 - 07:39 WIB

Caption: ahli waris dari tukang becak menerima santunan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan dan pose bersama Bupati Sumenep, (dok. BPJS Ketenagakerjaan Sumenep).

Daerah

Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM

Kamis, 17 Jul 2025 - 20:48 WIB

Caption: Wakil Bupati Sumenep KH.Imam Hasyim, saat sambutan dalam acara forum group discussion, (sumber foto: Sumenep.go.id).

Daerah

Pemkab Sumenep Dorong Legalitas Usaha Rokok

Kamis, 17 Jul 2025 - 16:48 WIB

Caption: terlihat, Kajari bersama Dandim, Kapolres, Bupati, Ketua DPRD, Karutan dan Ketua Pangadilan membakar BB rokok ilegal, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kejari Sampang Musnahkan BB Rokok Ilegal

Kamis, 17 Jul 2025 - 13:43 WIB