Aceh Selatan || Rega Media News
Kegiatan hari damai aceh yang ke 15 yang dilaksanakan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dengan melakukan Tour menggunakan Motor Gede (Moge) dinilai berlebihan dan diluar konteks, bahkan sangat melukai hati rakyat Aceh.
“Apalagi yang akan melakukan tour adalah kalangan orang kaya dari komunitas Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) yang pelaksanaannya selama 3 hari mulai 12 hingga 14 Agustus,” ujar Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Ali Zamzami, Rabu (12/8/20).
Menurutnya, kegiatan tersebut hanyalah hura-hura dan menghambur-hamburkan uang, dengan mengalokasikan anggaran hinga Rp.305,663,796 juta, bersumber dari APBA yang notabene adalah uang rakyat Aceh, program tersebut sangat melukai hati rakyat Aceh terurama korban konflik.
“Alasan yang dikemukakan oleh ketua BRA Aceh, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengenalan Aceh keluar derah dan dunia, dan dikatakan juga sebagai pengenalan wisata, ini malah semakin mengada-ada dan BRA sudah keluar dari tujuan pembentukannya, yaitu untuk memikirkan keadilan bagi mantan kombatan dan korban konflik, serta masyarakat Aceh secara umum, ini kan sudah jauh melenceng nampaknya,” cetusnya.
Soal pengenalan Aceh yang sudah damai ke dunia luar itu, kata Ali Zamzami, hanya alsan kamuflase mereka. Demikian juga alasan promosi wisata aceh, padahal itu sudah ada institusi yang memiliki tupoksi melakukannya.
“BRA seharusnya lebih memfokuskan pemikiran dan kegiatannya bagaimana Aceh Pasca konflik mendapatkan keadilan dan memutus mata rantai potensi konflik lanjutan kedepan, ini malah sudah nyeleneh ke hal-hal yang tidak substantif,” tandas Ali Zamzami.
Kalaupun mau membuat acara memperingati hari perdamaian Aceh sebagaimana dimaksud, seharusnya berkolerasi dengan semangat perdamaian itu sendiri, bukan malah membuat kegiatan yang terkesan menari-menari diatas luka rakyat Aceh dengan menggunakan dana anggaran Reintegrasi tersebut.
“Terlalu banyak yang harus dikatakan jika menyikapi apa yang dilakukan oleh BRA tersebut, yang intinya kita sebagai korban konflik sangat menyesalkan dan menolak serta mengecam program yang demikian,” ungkapnya.
Karena menurut Ali Zamzami, hal ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat aceh yang hingga saat ini masih menunggu rasa keadilan atas konflik yang pernah terjadi yang akhirnya berujung dengan damai tersebut.
“Kita berharap kepada para petinggi di Aceh tidak usah bersikap dan berlaku aneh-aneh, disaat Aceh masih harus berjuang untuk keadilan pasca MoU Helsinky dengan berbagai ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat atas realisasi MoU dan implementasi UUPA selama ini. Apalagi kondisi saat ini ditengah keresahan dan kegelisahan rakyat oleh dampak pandemi covid-19 ini yang tidak ada kepastian kapan betakhir, semestinya semua pihak peka terhadap kondisi sekarang ini,” pungkasnya. (asmar endi)
