Banda Aceh || Rega Media News
Ada hal urgensi yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh Selama masa Pandemi Covid -19, yaitu sektor kesehatan, sektor pendidikan maupun sektor ekonomi. Hal ini dikatakan Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA), Dede Adistira.
“Kami menuntut Plt Gubernur Aceh untuk mempublikasikan anggaran Covid-19, baik yang diperoleh dari hasil refocusing, maupun Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBA 2020 dan beberapa poin lainnya,” tegas Dede, Jum’at (18/9/20).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebutkan, AMA telah melakukan aksi sebanyak tiga kali, dimulai pada 1 September 2020 di Kantor Gubernur, namun PLT Gubernur tidak terjun dan tidak mengirimkan perwakilan untuk menjumpai massa aksi.
“Kemudian pada 8 September 2020, kami kembali melakukan aksi di Kantor DPRA yang menuntut DPRA untuk segera menghadirkan PLT Gubernur Aceh dalam jangka waktu 2×24 jam, untuk mempertanggung jawabkan dan merealisasikan semua poin tuntutan kami,” terang Dede.
Sementara itu DPRA menyambut baik tuntutan AMA dan menyanggupi untuk menghadirkan PLT Gubernur Aceh dalam jangka waktu 2×24 Jam dengan menandatangani Tuntutan Aliansi Mahasiswa Aceh.
Pada 10 September 2020 bertepatan dengan 2×24 Jam yang dijanjikan oleh DPRA, AMA kembali melakukan aksi di Kantor DPRA, untuk menagih janji DPRA yang menyanggupi menghadirkan Plt Gubernur Aceh, namun DPRA tidak menepati janji karena tidak berhadirnya Plt Gubernur Aceh pada waktu yang telah dijanjikan.
Dede juga menyatakan, DPRA tidak mampu melaksanakan fungsi serta wewenang untuk memanggil Plt Gubernur dan jelas bahwa DPRA telah gagal menjadi lembaga perwakilan rakyat, membiarkan PLT Gubernur yang acuh tak acuh atas kondisi yang terjadi.
“Sampai dengan hari ini Plt Gubernur Aceh sama sekali belum menghiraukan hal urgensi yang tercantum dalam poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Aceh,” tegas Dede.
Walaupun Pemerintah Aceh telah mentransfer dana intensif untuk tenaga medis, namun sampai hari ini belum ada publikasi kepada masyarakat baik di media cetak/online tentang alokasi anggaran tersebut.
“Selain itu Pemerintah juga masih tutup mata dalam menangani sektor pendidikan dan sektor ekonomi dalam masa pandemi, begitu juga belum meratanya fasilitas kesehatan di seluruh daerah di Aceh,” pungkasnya.
Dede menambahkan, untuk itu pihaknya tetap konsisten dan tidak akan berhenti memperjuangkan sampai semua poin tuntutan yang telah disuarakan terealisasi. (Asmar Endi)
