Gorontalo Utara || Rega Media News
Isu Hak Interpelasi yang akan di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Kab.Gorut) diduga hanya gertakan semata yang ujung-ujungnya mengarah pada penambahan anggaran di DPRD Gorut.
Hal ini di ungkapkan salah satu aktivis Gorontalo Utara, Fain Gadang, Kamis (31/12/2020). Ia mengaku sangat menyayangkan sikap DPRD Gorut yang tidak koperatif dalam pengelolaan dan pembahasan anggaran bersama eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, semua anggaran disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pangkas, bahkan dinas kelas A yang melayani urusan wajibpun kena imbasnya.
“Justru berbalik dengan DPRD, yang dimana anggarannya sampai 25 Miliyar untuk tahun 2021 nanti. Ini angka yang cukup fantastis, belum lagi ditambah dengan dana aspirasi DPRD yang kurang lebih 20 Milyar,” ujarnya.
Yang jadi pertanyaannya kata Fain, apa perlu anggaran sebesar ini untuk DPRD?. Ini untuk apa?.
Menurutnya, kemarin DPRD begitu aktif dan bringas dibeberapa media dengan statementnya yang katanya semata-mata demi kepentingan rakyat, ternyata itu hanya sebagai strategi untuk menekan eksekutif, agar lebih bijak dengan persolan anggaran DPRD, hal seperti ini tentu memperlihatkan kerakusan dan ketamakan ego sektoral dari sebuah lembaga besar.
“Jadi kedepan tinggal kita lihat saja RKAnya DPRD, biar kita ketahui bersama pemanfaatan anggarannya, kegiatan sekunder dan primernya seperti apa. Saya menyarankan DPRD kedapan jangan lagi bermain sinetron dengan isu-isu murahan, seakan akan ingin tampil hebat didepan rakyat padahal lombo nya ada power istilah sekarang,” tegas Fain Gadang.
Sampai berita ini terbit, belum terkonfirmasi ke pihak DPRD Kabupaten Gorut. (SN)
