Sampang || Rega Media News
Sebanyak 302 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator serta Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati setempat, Jum’at (08/01/21).
Pengambilan sumpah ratusan pejabat tersebut, sebagai tindak lanjut dari adanya perampingan Struktur Organisasi (SO) baru pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt BKPSDM Kabupaten Sampang Arif Lukman Hidayat menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang sehingga ada perampingan OPD.
“Sebanyak 302 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya ini terdiri dari Eselon II, III dan IV,” singkat Arif Lukman Hidayat, Jum’at (08/01).
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, mutasi dan promosi ini dalam rangka menghadirkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, agar aparatur fokus dalam menjalankan tugas dan sesuai dengan kemampuannya.
“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan, ada beberapa hal yang dilakukan dalam mutasi jabatan. Salah satunya adanya regrouping atau penggabungan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tujuan regrouping ini untuk efiseinsi dan efektivitas anggaran serta lebih mudah monitoring kinerja OPD masing-masing.
“Kita melakukan penyesuaian dengan kebutuhan nomenklatur yang ada, pelantikan 302 pejabat ini kebutuhan nasional dan instruksi dari Mendagri,” ucap Slamet Junaidi kepada awak media usai pelantikan.
Ia juga menyatakan, saat ini tersisa 10 OPD masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Sedangkan untuk seleksi pengisiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Setelah melalui proses lelang terbuka sudah ada 5 OPD diisi definitif yang hari ini dilantik, sisa yang masih kosong tentu kita akan cari pejabat sesuai dengan ilmunya,” jelasnya.
Ia berharap, ASN yang dilantik maupun dimutasi mampu menjadi sebuah birokrasi yang efisien dalam optimalisasi pelayanan masyarakat melalui terobosan baru. (adi/har)
