Bappeda Cimahi Harusnya Libatkan Media di FGD Musrenbang, Praktisi Media: Itu Ada Undang-Undangnya

- Jurnalis

Senin, 22 Maret 2021 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Cimahi || Rega Media News

Seperti diketahui, pada 17 Maret 2021 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi telah menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menentukan Program yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Sesuai dengan surat nomor 005/665/Bappeda tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sekda Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan, pelaksanaan FGD tersebut dilaksanakan secara zoom meeting, dengan melibatkan sekitar 300 lebih stakeholder di Kota Cimahi karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun kami selaku Praktisi media massa di Kota Cimahi sangat kecewa dengan pelaksanaan FGD tersebut, karena dari lebih 300 peserta FGD tak satupun media massa yang ada di Kota Cimahi ikut dilibatkan dalam FGD Musrenbang tersebut,” ujar Praktisi Media, Bubun Munawar, Sabtu (20/03/21) kemarin.

Padahal, kata Bubun, di Kota Cimahi keberadaan media elektronik seperti televisi, radio, atau media daring sejak lama sudah ada dan eksis, serta memberikan kontribusi dalam mempublikasikan kegiatan atau program Pemerintahan di Kota Cimahi.

“Dengan kejadian seperti itu maka seolah-olah Bappeda menutup ruang partisipasi media massa di Kota Cimahi untuk terlibat dalam perencanaan arah pembangunan tahun mendatang. Kami mempertanyakan kepada Pemkot Cimahi dalam hal ini Bappeda apakah mengakui keberadaan media massa di kota Cimahi atau tidak ?,” tanyanya.

Baca Juga :  Penyerapan Dana PEN Tahun 2021 Gorontalo Tak Capai Target

Pelaksanaan FGD Musrenbang harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang operasionalnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ataupun Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

“Sesuai dengan Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan,” terangnya.

Selain itu, jika melihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Sementara yang dimaksud partisipatif yaitu memberikan kesempatan yang sama, untuk mendapatkan hak masyarakat terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi, untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan,” jelas Bubun.

Baca Juga :  Ucapkan Selamat, Sikap Sportif Ra Goponk Di Puji Nitizen

Sementara Pasal 8 huruf c Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut juga menyatakan, Musrenbang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa,” ucapnya.

Jika melihat kepada ketentuan tersebut maka seharusnya Bappeda ikut melibatkan media massa yang ada di Kota Cimahi sebagai salah satu stakeholders. FGD merupakan tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang, di FGD tersebut segala aspirasi dan masukan masyarakat disampaikan, sementara pelaksanaan Musrenbang sendiri biasanya hanya pengesahan saja dari tahapan yang dilakukan sebelumnya.

“Kami menilai, hal itu merupakan preseden buruk, karena seharusnya Bappaeda sebagai leading sector, harus menjalankan segala peraturan yang sudah diatur baik dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Jika hal ini terus terjadi akan menjadi preseden buruk dan membuat citra buruk Pemkot Cimahi dimata masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kemendes Fokus Pengembangan Ketahanan Pangan
Demo Mahasiswa Gorontalo Berujung Ricuh
Andre Taulany Ajak Pekerja Indonesia Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
DPD Partai Gelora se-Jatim Resmi Dilantik
Kemenko PM Bersama BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jamsos
Menko AHY Buka PKKMB Sakera UTM 2025
Menteri Imipas Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan
Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo

Berita Terkait

Jumat, 5 September 2025 - 19:23 WIB

Kemendes Fokus Pengembangan Ketahanan Pangan

Senin, 1 September 2025 - 23:12 WIB

Demo Mahasiswa Gorontalo Berujung Ricuh

Selasa, 26 Agustus 2025 - 10:02 WIB

Andre Taulany Ajak Pekerja Indonesia Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 19:39 WIB

DPD Partai Gelora se-Jatim Resmi Dilantik

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:02 WIB

Kemenko PM Bersama BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jamsos

Berita Terbaru

Caption: tampak menu lauk Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa SD ditemukan basi, (dok. regamedianews).

Daerah

Siswa SD di Bangkalan Terima MBG Basi

Kamis, 18 Sep 2025 - 15:01 WIB

Caption: Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Mohammad Fadeli, menemui langsung sejumlah pemuda yang aksi demo, (foto istimewa).

Daerah

Kadisdik Sampang Didesak Pecat Kepsek Nakal

Kamis, 18 Sep 2025 - 14:32 WIB

Caption: pose bersama rektor dan dosen UTM, Wabup Bangkalan dengan Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Dyah Sawitri, (foto istimewa).

Daerah

Wabup Bangkalan Dorong Kolaborasi Riset Bersama UTM

Kamis, 18 Sep 2025 - 09:13 WIB

Caption: konferensi pers, Polres Pamekasan tunjukkan para tersangka dan barang bukti hasil Operasi Tumpas Narkoba, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polres Pamekasan Tangkap 19 Pelaku Narkoba

Rabu, 17 Sep 2025 - 17:46 WIB

Caption: tampak kondisi toko hangus hancur lebur usai kebakaran, (dok. regamedianews).

Peristiwa

Toko Warga Bangkalan Dilahap Si Jago Merah

Rabu, 17 Sep 2025 - 12:03 WIB