Sampang || Rega Media News
Malang benar nasib HR (53) warga Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, keinginannya menjadikan anaknya sebagai abdi negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercapai, tapi malah uangnya hingga kini tak jelas.
Peristiwa tersebut, bermula saat HR bertemu temannya yang tak lain adalah oknum bidan dikawasan Ketapang berinisial WK. Kepada HR, WK berkata bisa membantu anaknya yang lulusan bidan menjadi PNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan.
Karena percaya, HR pun menyerahkan uang sejumlah 50 juta rupiah dalam dua kali tahap, pertama sebesar 15 juta rupiah, kemudian kedua sebesar 35 juta rupiah.
“Dia (WK) yang saat itu menerima uang dari saya, ada buktinya kog, saya diberi kwitansi penerimaan, waktu itu bersama suaminya,” ujarnya, Senin (12/4/21).
Seiring waktu yang dijanjikan anaknyapun tak kunjung dipanggil, HR pun mulai was-was dan mencoba bertanya. Namun, saat itu menurut HR dirinya hanya diperlihatkan nama-nama yang menurut suami WK sudah dipastikan masuk.
“Waktu itu, suaminya menunjukan nama dan meyakinkan kalau anak saya dipastikan lulus,” ujarnya.
Kekhawatiran HR terbukti, hingga berganti tahun, ternyata janji-janji manis itu tak bisa dibuktikan. Bahkan, hingga saat ini, hampir 6 tahun lamanya tak ada kejelasan, saat itulah dirinya sadar bahwa telah merasa menjadi korban dugaan penipuan.
Yang membuat HR semakin bersedih, uang berasal dari uang pinjaman dari beberapa tetangga itu kini tak jelas, karena WK terkesan menghindar, dan nomor handphone yang dihubungi pun tak merespon.
“Pernah diberi nomor WA, tapi dihubungi gak bisa, gak pernah respon,” imbuhnya.
Hingga akhirnya, Senin sore (12/4/21), HR bersama istrinya mencoba menemui WK dengan berpura-pura menjadi pasien dikediamannya.
Rencana itupun berhasil, WK akhirnya berhasil ditemui, namun harapan HR untuk mendapatkan uangnya kembali tidak jelas.
Kepada HR, WK berdalih dirinya juga menunggu uang yang juga belum dikembalikan oleh oknum kiai berinisial HL dikawasan Torjun berjumlah 2,8 milliar.
“Nunggu bulan 6, ada 27 kordinator, bukan cuma saya,” ujarnya.
Namun, saat ditanya apakah bulan Juni tersebut uangnya akan kembali, WK tidak menjelaskan, dirinya hanya berkata Koordinator sepakat mencabut.
“Dari dulu, tidak jelas begitu mas, makanya nanti akan saya tempuh jalur hukum,” imbuhnya.
Yang lebih mengejutkan, dari pengakuan WK beberapa Koordinator yang disebutkan saat ini menduduki jabatan strategis di jajaran Pemerintah Kabupaten Sampang.
