Hentikan Bantuan Sosial Tunai, Wakil Ketua MPR RI Kritik Mensos Rismaharini

Foto: Tri Rismaharini Menteri Sosial.

Jakarta || Rega Media News

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kritik tersebut terkait penghentian bantuan sosial tunai (BST).

Ia menyayangkan, di saat rakyat miskin bertambah dan darurat nasional COVID-19 belum melandai, Mensos Risma justru tidak memperpanjang bantuan tunai untuk warga.

Menanggapi hal itu Risma mengatakan, keputusan memperpanjang bantuan sosial tunai bukan wewenangnya.

“BST perpanjangan gimana, itu keputusannya bukan di Menteri Sosial ya, karena ini menyangkut dana,” ujar Mensos Risma di ITS, Surabaya, Sabtu (17/4/2021).

Risma diketahui belum mengusulkan perpanjangan bantuan sosial tunai, yang selesai pada April ini. Mantan Wali Kota Surabaya ini belum memberi kepastian.

“Ya, nanti kita lihat ya (diperpanjang atau tidaknya),” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Hidayat Nur Wahid mengkritik kebijakan Risma terkait penghentian bantuan tunai. Menurutnya, Mensos tidak mengajukan usulan perpanjangan bantuan sosial tunai yang akan selesai pada bulan ini. Padahal Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran pemulihan ekonomi nasional, untuk memperpanjang bansos tunai apabila diusulkan oleh Kementerian Sosial.

“Sangat disayangkan, Mensos Risma tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi rakyat miskin. Bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai. Hal yang ditolak oleh para warga sebagaimana mereka sampaikan aspirasinya ke saya saat reses,” ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021).

“Mestinya Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu,” imbuhnya.