Bangkalan || Rega Media News
Demo gabungan dari Desa Perreng, Arok, Desa Patenteng, dan Desa Dlambah Dajah, kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, pada Selasa (27/04/21) siang.
Meski Sebelumnya, empat desa yang berasal dari tiga Kecamatan berbeda itu juga melakukan aksi unjuk rasa, Senin ,(26/04) kemarin di kantor pemkab setempat.
Topik peserta unjuk rasa menggelar aksi yang sama itu masih seputar Pemilihan Lepala Desa yang dinilai di empat desa itu dilakukan tidak transparan dan menuding P2KD setempat, TFPKD dan Bupati Bangkalan kental kongkalikong dalam pelaksanaan Pilkades di empat desa tersebut.
“Kami kembali melakukan aksi hanya untuk menagih janji pak Sekda dan ketua TFPKD kemarin sudah berjanji untuk memfasilitasi kami menyampaikan tuntutan kami terhadap Bupati Bangkalan,” ucap Yudika salah satu Korlap aksi.
Pantauan awak media, puluhan massa itu terlihat berkumpul di pintu masuk sebelah utara. Mereka menuntut Bupati menemui massa. Namun, harapan massa kembali kandas untuk bertemu orang nomor satu di Bangkalan itu.
Bupati Bangkalan dikabarkan sedang tidak ada dikantornya, kemudian tensi emosi massa sempat tinggi. Karena massa lagi lagi hanya ditemui ketua TFPKD dan Sekda Bangkalan.
Tidak percaya bupati dikabarkan tidak ada dikantornya, melalui perwakilan, massa mengorescek ke ruang kerja Bupati Bangkalan. Dan ruang kerja Bupati benar kosong alias bupati Bangkalan tidak ada dikantor Pemkab.
Kemudian perwakilan massa mensabotase ketua TFPKD, meminta bupati Bangkalan segera menemui massa. Tapi harapan itu lagi lagi kandas.
Emosi puluhan massa kemudian menjadi lentur setelah Komandan Dandim 0829 Bangkalan mencoba menenangkan dan mengajak perwakilan massa berdiskusi secara baik baik.
Selang beberapa menit kemudian, Kapolres Bangkalan juga kembali hadir menemui massa. Setelah massa cekcok berlalu , kemudian massa berkenan untuk diajak diskusi bersama Dandim 0829 dan Kapolres Bangkalan. Dalam diskusi itu, hadir juga Sekda dan ketua TFPKD.
“Pertemuan tadi belum menemukan hasil, beberapa pimpinan daerah berjanji hanya memfasilitasi dalam waktu minggu ini bupati menerima tuntutan kami,” yudika.
Ia mengatakan, hasil kesepakan bersama pihaknya tidak akan lagi melakukan aksi unjuk rasa manakala Bupati Bangkalan mau mendengar dan menerima aspirasi massa.
“Kita mengormati keputuasan itu, namun kami berharap APH ini berkerja secara profesional dan jangan sampai kepercayaan kami luntur karena ketidak netralan APH dalam melakukan tugasnya,” ucapnya.
Sementara itu, anggota TFPKD Encik M.F menyampaikan, TFPKD hanya memfasilitasi Desa yang bermasalah. Ada empat Desa.
“Kita barusan sudah di mediasi dan hari kamis akan kita fasilitasi untuk bertemu Bupati Bangkalan, dan hasil kesepakatan tidak ada lagi pengerahan massa,” ucapnya.
