Terkait PPKM, Ketua JCW Sampang Curhat Ke Legislatif

- Jurnalis

Selasa, 10 Agustus 2021 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua JCW Sampang (H.Tohir) saat menyerahkan aspirasi tertulisnya kepada Sekertaris Komisi I DPRD Sampang (R. Aulia Rahman).

Ketua JCW Sampang (H.Tohir) saat menyerahkan aspirasi tertulisnya kepada Sekertaris Komisi I DPRD Sampang (R. Aulia Rahman).

Sampang || Rega Media News

Diperpanjangnya Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021, membuat salah satu tokoh masyarakat di Sampang, Madura, buka suara.

Seperti halnya yang diungkapkan H.Tohir. Menurutnya, semenjak diterapkannya PPKM Darurat, di wilayah Sampang kota menjadi gelap, lantaran dipadamkannya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Meski tujuannya untuk mengurangi mobilitas masyarakat, tapi setidaknya Pemkab mengambil langkah yang bijak, akibatnya akan rawan kriminalitas di jalanan,” ungkap H.Tohir, Selasa (10/08/21).

Tak hanya itu, waktu jam buka sejumlah pertokoan khususnya di wilayah kota dibatasi hingga tutup jam 20:00 Wib. Menurutnya, hal ini dinilai terlalu ketat dalam penerapan PPKM level 4.

Baca Juga :  Kepala BNNP Aceh Serukan Deteksi Dini Narkoba

“Kami beranggapan penerapan PPKM di Sampang ini terlalu berlebihan. Ditambah adanya penyekatan yang berujung vaksinasi, meski tujuannya untuk menekan angka penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, pria yang menjabat Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) Sampang ini, mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke Sekertaris Komisi I DPRD Sampang.

“Jadi, kami minta kepada Komisi I selaku mitra pemerintah daerah, memberikan pemahaman kepada publik, agar penerapan PPKM level 2 ini diberlakukan tidak seperti PPKM level di atasnya,” tandas H.Tohir.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekertaris Komisi I DPRD Sampang R. Aulia Rahman, berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama memberikan pemahaman tentang PPKM Level 2.

Baca Juga :  TMMD Wujudkan Pemerataan Pembangunan Sampang

“Tentunya kami tampung aspirasi yang disampaikan Ketua JCW, dan akan ditindak lanjuti dengan pihak-pihak terkait. Nanti, hasilnya akan kami sampaikan,” ucap Aulia mewakili Komisi I.

Namun, dirinya tidak menampik, jika selama ini pihak legislatif tidak dilibatkan Pemerintah Daerah dalam hal tersebut, setidaknya ada komunikasi dari pihak-pihak terkait.

“Apalagi saat ini ada kegiatan penyekatan, kesannya membuat Sampang mencekam. Oleh karena itu, kami harap Pemerintah Daerah ada koordinasi dengan legislatif, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PPKM,” pungkasnya.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB