Aceh Selatan || Rega Media News
Menyikapi adanya pemberitaan terkait jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan hingga satu tahun masih kosong, T.Sukandi mantan anggota DPRK setempat juga ikut angkat bicara.
“Sekarang Aceh Selatan tidak membutuhkan Wakil Bupati lagi,” kata T.Sukandi kepada awak media ini, Selasa (31/08/21).
Alasan logika dan rasionalnya, kata T.Sukandi, berapa anggaran pertahunnya untuk seorang Wabup dari biaya rumah tangga dan operasional tidak sedikit.
“Padahal, keadaan keuangan daerah Aceh Selatan sedang opoh apah, sementara TC, TPP dan TBK sudah tidak dapat terbayarkan lagi,” tandanya.
Belum dampak akibat ditimbulkannya, diantaranya proses pencalonan Wabup, mesti mendapat rekomendasi partai pengusung. Proses rekomendasi itu tidak dapat diputuskan pengurus partai di tingkat daerah.
“Tapi, hal itu mesti mendapat persetujuan ketua umum partai di Jakarta. Maka dengan alasan itu, pasti pengurus partai di daerah akan meminta mahar sebagai biaya konsultasi kejenjang pengurus partai yang lebih tinggi dan lebih berwenang,” ucap T.Sukandi.
Selanjutnya, proses pemilihan setelah didapat se kurang-kurangnya dua calon Wabup yang legitimit, maka dilakukan rapat paripurna di DPRK Aceh Selatan untuk pemilihan Wabup yang baru.
“Tentu dalam hal pemilihan ini Adigiumnya adalah tidak ada makan siang yang gratis,” tegasnya.
Dampak paling Ironis lainnya, imbuh T.Sukandi, akan lahir nepotis baru dari Wabup yang baru, karena tentu ada Timses yang selalu menempel Wabup.
“Tentu para tim ini selalu saja berharap supaya Wabup mengingat jasa dan budi yang telah mereka berikan. Maka yang ada adalah perpecahan antar kelompok Bupati dengan orang Wabup yang baru terpilih,” ucapnya.
Padahal, kata T.Sukandi, Gubernur Aceh saja sampai hari ini tidak ada Wakil Gubernurnya.
“Yang penting dari semua itu Sekda defenitif yang cakap dan tepat segera didapatkan, untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya,” ungkapnya.
Ia percaya, Tgk Amran sebagai Bupati Aceh Selatan akan dapat menyelesaikan Kewajibannya dengan baik sampai priodeisasi jabatan Bupatinya berakhir.
“Bahwa yang paling dibutuhkan oleh Aceh Selatan itu adalah anggaran yang cukup, supaya TC, TBK dan TPP dapat terpenuhi, serta tunjangan guru terpencil dapat terbayarkan,” tandasnya.
Maka tentu kita berharap kepada segenap anggota DPRK Aceh Selatan, kiranya dapat mendorong anggaran yang cukup itu dapat terealisasi dengan baik.
“Karena bila tidak kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil akan menurun, akibatnya pelayanan kepentingan masyarakatpun akan terabaikan apa lagi keadaan sekarang ini, ATK bahagian serta bidang disetiap SKPK tidak tercukupi,” pungkasnya.
Akibat krisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) kita semakin anjlok. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari hasil rapat evaluasi PAD antara SKPK dengan DPRK.
“Bahwa realisasi PAD Aceh Selatan yang sudah memasuki kwartal ketiga masih kurang dari 50%, dari yang di estimasi atau yang ditargetkan,” bebernya.
Maka dengan alasan dan uraian diatas, imbuh T.Sukandu, ia berpendapat bahwa bila keberadaan Wabup dipaksakan, maka jabatan Wabup hanya akan menjadi beban APBK.
“Dengan kata lain Wabup hanya menjadi parasit atau benalu anggaran,” ucapnya.
