Jakarta,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Palangkaraya, karena angka inflasinya yang tinggi.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid, dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).
Dari data yang dibeberkan Kemendagri, Inflasi Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) sebesar 6,65 persen, sementara untuk Kota Palangkaraya sendiri pada periode yang sama, sebesar 7,33 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42 persen. Mendagri mencatat, ada tiga masalah yang terjadi di Maluku sehingga inflasinya tinggi.
“Pertama transportasi udara yang mahal, nanti siang jam 01.30 (setengah dua siang) akan ada rapat di Istana, saya akan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai hal ini. Yang kedua, dampak kenaikan harga BBM yang masih berimbas terutama kepada nelayan, BBM mahal. Sehingga, memang agak ironis mungkin Maluku penghasil ikan, tapi ada beberapa jenis ikan yang justru naik harganya,” kata Tito.
Sambungnya, masalah yang ketiga mempengaruhi terjadinya inflasi yang tinggi di Provinsi Maluku, adalah terjadinya kenaikan harga tempe.
“Meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan menyebut harga kedelai secara psikologis telah menurun karena adanya impor, upaya intervensi lanjutan agar harga tetap terkendali perlu terus dilakukan,” jelas Tito.
Tito juga menyentil langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), gerakan tanam, hingga penerbitan surat edaran gubernur dalam upaya menekan inflasi.
“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas pada rapat dan sebatas kepada surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam atensinya kepada Kota Palangkaraya Tito menjelaskan, tingginya inflasi yang terjadi di daerah tersebut disebabkan mahalnya ongkos angkutan udara, dan juga naiknya beberapa komoditas seperti beras mayang, cabai, bawang merah, hingga rokok kretek filter yang turut berdampak terhadap inflasi.
“Saya kira nanti Bapak Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan juga nanti akan memberikan atensi untuk bisa membantu. Rokok, ini memang kenaikan cukai tembakau, dibuat juga gerakan memang kita sudah membuat gerakan untuk mengurangi rokok untuk kesehatan,” bebernya.
Selanjutnya, berdasarkan paparan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin secara online, Tito menyebut beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya. Beberapa upaya yang dilakukan seperti operasi pasar, sidak sembako, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran, dan gerakan tanam cepat panen.
“Tapi memang kalau kondisi tanah sulit, ini sama di kota-kota besar juga banyak yang tidak punya lahan. Tapi banyak inisiatif kreatif inovasi yang dilakukan dengan menanam dalam pot, kemudian juga hidroponik di lorong-lorong, di kampung-kampung. Itu juga sangat membantu (dan) kerja sama antardaerah juga dilakukan,” imbuhnya.
Terakhir, Tito mendorong adanya monitor lanjutan terhadap hasil pemantauan harga dalam rapat TPID yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait di Kota Palangkaraya.
