Perkuat Peran Legislatif Mahasiswa Dengan DPRD Jatim

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025 - 12:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: penyerahan cinderamata usai MPM Unesa menggelar peningkatan kapasitas mahasiswa kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur.

Caption: penyerahan cinderamata usai MPM Unesa menggelar peningkatan kapasitas mahasiswa kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur.

Surabaya,- Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas.

Bertajuk “Optimalisasi Peran Legislatif Mahasiswa dalam Transformasi Kepemimpinan Intelektual untuk Membentuk Moral Generasi Muda dan Mengatasi Brain Rot” di Ruang Paripurna DPRD Jawa Timur.

Acara tersebut dihadiri oleh 100 peserta, termasuk pengurus inti MPM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-Unesa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tujuannya, memperkuat pemahaman kelembagaan legislatif melalui dialog langsung dengan praktisi pemerintahan, sekaligus menjawab tantangan degradasi moral generasi muda (brain rot).

Ahmad Faza, Wakil Ketua Umum MPM Unesa menambahkan, kolaborasi dengan DPRD Jatim diharapkan menjadi fondasi untuk membangun kepemimpinan intelektual yang mampu melawan isu-isu moral pemuda.

Pembina Organisasi Mahasiswa Unesa yang diwakili oleh Rojil Nugroho Bayu Aji menyoroti perlunya sinergi antarlembaga, untuk menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan berintegritas.

Pemaparan materi pertama disampaikan Multazamud Dzikri, M.Pd., Anggota Komisi C DPRD Jatim. Ia membahas struktur kelembagaan legislatif dan proses penganggaran daerah.

Ia menjelaskan, perbedaan tugas antara Komisi C (pengelolaan APBD, aset daerah, dan perencanaan fiskal) dengan Komisi B (pengawasan kinerja pemerintah daerah).

Baca Juga :  Mahasiswa UIM Kenalkan Manfaat POC PSB

Dzikri juga mencontohkan prinsip money follow program dalam alokasi APBD untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.

“Legislatif harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan transparansi,” tegasnya, Kamis (8/5/25).

Sesi materi kedua tentang penyusunan peraturan daerah rencananya diisi oleh Yordan M. Batara-Goa, namun batal hadir karena agenda mendesak.

Peserta diajak diskusi mendalam, terkait keterlibatan Komisi C dalam pemerintahan dan masyarakat menunjukkan pentingnya fungsi check and balance legislatif untuk mencegah kebocoran anggaran.

Diskusi juga menyentuh strategi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang partisipatif, melibatkan masukan masyarakat melalui kajian mendalam dan uji publik.

Pada sesi tanya jawab, peserta mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Dyah Ayu dari Komisi Kelembagaan MPM menanyakan peran legislatif mahasiswa dalam membantu masyarakat menghadapi antrean BPJS di RS dr. Sutomo.

Dzikri menyarankan agar mahasiswa dapat membuat panduan administratif atau berkolaborasi dengan rumah sakit untuk pendampingan pasien.

Pertanyaan lain menyoroti mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif, dijawab dengan merujuk UU No. 17/2011 yang mengatur hak interpelasi dan angket.

Baca Juga :  PSBB Selenggarakan Khitanan Massal Gratis di Pamekasan, Hingga Akhir Tahun Jadwal Padat

Vito Dafanda dari Badan Eksternal MPM menanyakan patokan DPRD dalam menyikapi RUU TNI. Dijelaskan bahwa meskipun fokus DPRD adalah isu daerah, sikap terhadap RUU nasional harus selaras dengan konstitusi dan perlindungan HAM.

Terkait strategi pengurangan dan realokasi APBD atau efisiensi anggaran yang merupakan isu hangat akhir-akhir in, menekankan Prioritas utama adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Penghematan dilakukan dengan menunda belanja non-urgen.

Sementara, Ananda Michael Ketua Umum MPM berharap kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem legislatif kampus yang transparan dan responsif.

“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat peran mahasiswa sebagai calon pemimpin yang berintegritas, siap menghadapi tantangan seperti brain rot hingga isu kebijakan publik,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari ahli, untuk mendorong mahasiswa memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, MPM Unesa berkomitmen terus mengoptimalkan fungsi legislatif melalui pengawasan ketat, advokasi strategis dan kolaborasi lintas sektor.

Berita Terkait

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa
Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM
Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan
Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak
Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa
Pejabat Utama Polres Sampang Diganti
PAD Bangkalan Naik, Fraksi PAN Tekan Pembangunan Merata
Unira Daftarkan 802 Mahasiswa KKN Ke BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 22:46 WIB

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 20:39 WIB

Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:44 WIB

Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan

Jumat, 1 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Jumat, 1 Agustus 2025 - 09:18 WIB

Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa

Berita Terbaru

Cation: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Diecky E.K Andriyansyah, diwawancara awak media terkait Dana Desa, (dok. regamedianews).

Daerah

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agu 2025 - 22:46 WIB

Caption: Kejari Bangkalan selesaikan dua perkara tindak pidana ringan di Rumah Restorative Justice UTM.

Daerah

Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM

Sabtu, 2 Agu 2025 - 20:39 WIB

Caption: petugas Lapas Narkotika Pamekasan memberikan arahan, sebelum mendistribusikan peralatan mandi kepada warga binaan.

Daerah

Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan

Sabtu, 2 Agu 2025 - 15:44 WIB

Caption: anggota Satlantas Polres Sampang, memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalulintas saat terjaring Operasi Patuh 2025, (dok. Polantas Sampang).

Daerah

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Jumat, 1 Agu 2025 - 16:33 WIB

Caption: Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi, saat diwawancara awak media perihal program yang ada di desa, (dok. regamedianews).

Daerah

Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa

Jumat, 1 Agu 2025 - 09:18 WIB