Pohuwato,- Fakta baru dibalik penangkapan tiga pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di Pohuwato, menuai sorotan publik.
Pasalnya, dua diantara tiga pelaku dinyatakan positif narkoba setelah ditest urine oleh Sidokes Polres setempat.
Parahnya, satu pelaku positif narkoba berinisial ARM, kesehariannya sebagai Tenaga Ahli Bupati Pohuwato.
Ketua Komisariat Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo (UNUGO), Faisal Moha, menyayangkan atas temuan polisi tersebut.
Menurutnya, keterlibatan ARM dalam praktik PETI dan indikasi penyalahgunaan narkoba, merupakan pukulan berat bagi integritas birokrasi di Pemkab Pohuwato.
“Jika benar, ini bukti kegagalan dalam proses seleksi, pengawasan, dan kontrol etika di tubuh pemerintahan,” ujar Faisal.
Ia mengungkapkan, kasus yang menyeret ARM tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan personal semata.
Namun, lebih kompleks dengan pemerintahan sebab ARM sendiri adalah orang terdekat Bupati Pohuwato.
“Bukan main dan sangat memprihatinkan kasus ini,” ucapnya kepada regamedianews, Selasa (25/11/25).
Menurut Faisal, dua dugaan pelanggaran sekaligus oleh seorang di struktur pendukung kebijakan, adalah hal sangat memalukan.
Maka dari itu, Pemerintag Daerah Pohuwato harus turut bertanggungjawab dalam memastikan.
“Yakni setiap tenaga ahli memiliki rekam jejak bersih dan integritas yang tidak diragukan,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak Bupati Pohuwato untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait status dan peran ARM.
“Harus evaluasi menyeluruh terhadap tenaga ahli, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang di lingkaran kekuasaannya,” tegas Faisal.
Tak hanya itu, ia juga meminta Polres Pohuwato menjalankan proses hukum secara transparan.
“Termasuk dalam penanganan dugaan PETI maupun hasil pemeriksaan narkoba terhadap ARM,” imbuhnya.
Lanjut Faisal menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik atau tekanan pihak tertentu.
“Jika ada menginterfensi kasus ini, maka PERMAHI akan berdiri di hadapan penyidik untuk membantu mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus ARM wajib dijadikan peringatan serius bagi pemerintah daerah.
Sebab, integritas pejabat dan unsur pendukung di pemerintahan, fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Faisal memastikan, PERMAHI akan terus mengawal isu tersebut hingga tuntas.
“Ini bukan hanya soal satu orang, tetapi tentang wajah pemerintahan dan kehormatan hukum di Pohuwato,” tandasnya.
Penulis : Yusrianto
Editor : Redaksi
