Pamekasan,- Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan digeruduk massa dari Forum Kota (Forkot) Pamekasan, Selasa (27/01/2026).
Aksi ini dipicu, adanya dugaan kejanggalan serius dalam perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Massa yang dipimpin Gerad, menyuarakan tiga poin kritis yang dianggap menciderai tata kelola pemerintahan yang bersih.
• Perubahan APBD 2025 dinilai hanya menguntungkan pihak Bupati dan kelompok tertentu.
• Mempertanyakan transparansi kegiatan renovasi fisik kantor pada tahun anggaran sebelumnya.
• Menyoroti adanya ketidakwajaran dalam proses pengadaan tahun 2024 yang diduga sarat kepentingan.
Dalam orasinya, Gerad secara terang-terangan menuding tim anggaran Bapperida telah menyalahgunakan peran strategisnya.
Ia menduga adanya praktik “penyusupan” kode kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta DPRKP,” sebutnya.
Ia menduga, anggaran tersebut dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu, termasuk DPRD dan kepala daerah..
“Ada aroma proyek fisik yang muncul tiba-tiba dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025,” tegas Gerad.
Kekecewaan massa memuncak, lantaran Kepala Bapperida Pamekasan tidak berada di tempat untuk menemui demonstran secara langsung.
Mereka hanya ditemui oleh Kasubag Bapperida, Faros, yang mengaku tidak memiliki wewenang untuk menjawab substansi tuntutan tersebut.
“Kepala Bapperida sedang tugas luar kota. Seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Faros singkat di hadapan massa.
Atas temuan tersebut, Forkot mendesak lembaga pengawas dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami menuntut Bapperida membuka dokumen perencanaan secara transparan, agar publik tahu ke mana uang rakyat dialokasikan,” tegas Gerad.
Penulis : Kurdi
Editor : Redaksi
