Gorontalo || Rega Media News
Ratusan Mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kabupaten Gorontalo, melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (11/04/2022).
Masa aksi gabungan dari dua universitas di Kabupaten Gorontalo, yakni BEM Universitas Gorontalo dan Universitas Muhamadiyah Gorontalo itu, menolak kenaikan bahan pokok dan meminta harga bahan pokok distabilkan.
Isu tentang penundaan Pemilu pun, juga adalah salah satu menjadi hal yang disuarakan oleh mereka. Para masa aksi, menolak penundaan Pemilu 2024, serta meminta Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, mencopot menteri yang menyuarakan tiga periode jabatan Presiden.
Di DPRD Kabupaten Gorontalo, masa aksi mewarnai aksinya dengan membakar ban bekas. Bahkan, saat meminta masuk ke dalam ruang DPRD, dorong-dorongan antara masa aksi dengan aparat keamanan yang menyebabkan aksi sampai nyaris ricuh pun tak terelakan.
Dalam mengamankan jalannya aksi tersebut, Kapolres Gorontalo, AKBP. Ahmad Pardomuan. SIK., didampingi Dandim 1314 Gorontalo Utara, Letkol Kav. Embi Triono, turun langsung ke lapangan untuk menenangkan masa aksi. Waka Polda Gorontalo, Brigjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, MH, juga nampak turun langsung ke lapangan.
Jendral lapangan masa aksi tersebut, Abdul Sarip, dalam orasinya menegaskan, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, sangat merugikan masyarakat.
“Kebijakan pemerintah saat ini tidak pro rakyat, sehingga kami turun ke jalan. Semua kebijakan sangat menyengsarakan rakyat entah dari naiknya BBM, bahan pokok dan lainnya”,Tegasnya di hadapan masa aksi demonstran, Senin (11/04/2022).
Dikatakannya melalui aksi demonstrasi yang digelar mereka itu, pihaknya meminta Pemerintah meninjau kembali, semua kebijakan pemerintah yang dinilai mencekik masyarakat Indonesia.
“Kita ini suasana masa pemulihan ekonomi, dimana sebelumnya semuanya lumpuh akibat Covid-19. Namun di situasi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, bahkan meminta menunda Pemilu juga melanjutkan kepemimpinan Presiden 3 periode,” ungkapnya.
Senada dengannya, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Rizal Agu, dalam orasinya meminta Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, mencopot Menteri yang menyuarakan 3 periode jabatan Presiden.
“Kami minta copot menteri segala urusan yang selalu menyuarakan 3 periode jabatan presiden, ini jelas-jelas mengkhianati undang-undang,” pinta Rizal.
Masa aksi kemudian diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PPP, Jayusdi Rivai, yang dalam pertemuan dirinya dengan masa aksi, ia menandatangani tuntutan dari para masa aksi.
