Pamekasan,- Nur Ichwan Kadiv Pelayanan Hukum (Yankum) dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, mengunjungi Lapas Narkotika Pamekasan, Rabu (07/02/2024).
Kunjungan Nur Ichwan, dalam rangka koordinasi terkait Kesekretariatan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris setempat.
Selain itu, kunjungannya memberikan perhatian terhadap rencana pemindahan sekretariat MPD Notaris, sebelumnya berada di Sumenep.
“Kini sudah berganti ke Lapas Narkotika Pamekasan,” ujar Nur Ichwan.
Hal itu, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 26 Permenkumham 16 Tahun 2021 dan penetapan oleh Kepala Kawil Kemenkumham Jatim.
Pada kesempatan itu, ia beserta rombongan diterima dan berkoordinasi dengan para pejabat Struktural Lapas Narkotika Pamekasan dan Kaur Umum yang juga sebagai wakil ketua MPD Pamekasan.
“Adanya 41 Notaris di bawah pengawasan MPD Pamekasan menambah urgensi dari koordinasi tersebut,” jelas Nur Ichwan.
Hal tersebut, untuk mengantisipasi adanya peningkatan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris.
“Kami tekankan pentingnya pelayanan publik berbasis HAM, baik kepada masyarakat, keluarga WBP, maupun warga binaan sendiri,” tandasnya.
Nur Ichwan menegaskan, passtikan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan terbaik untuk masyarakat, mulai dari sarpras pendukung.
“Seperti pos Yankomas, layanan pengaduan, pendaftaran kunjuungan dan lainnya harus baik dan representatif, serta petugas harus ramah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kalapas Narkotika Pamekasan melalui Kaur Umum, Syaiful Bahri menyampaikan rasa terimakasih, atas kunjungan dan koordinasi tersebut.
“Ini menjadi atensi bagi pimpinan kami dan jajaran, untuk menyiapkan ruangan khusus yang memadai dan aman,” ucapnya.
Hal itu, sebagai ruang sekretariat MPD guna mendukung pelaksanaan tugas, utamanya dalam pengawasan pemerintah terhadap notaris di Pamekasan dan Sumenep.
Dengan kunjungan ini, Nur Ichwan memberikan sinyal jelas, tentang komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola hukum dan penegakan HAM di daerah.
“Kunjungan ini, menunjukkan langkah konkrit dalam memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah, untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan akuntabel di Pamekasan,” pungkasnnya.
Untuk sekedar diketahui, kegiatan diakhiri dengan pengecekan ruangan yang akan dijadikan untuk sekretariat MPD notaris.
