Pamekasan,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, kembali menggelar rapat paripurna.
Paripurna kali ini dihadiri Forkopimda, Bupati KH Kholilurrahman, Sekdakab dan sejumlah pimpinan OPD, Jumat (22/8/25) malam.
Dengan agenda, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan, secara umum menerima dokumen RPJMD tersebut.
Namun, dengan beberapa catatan penting yang harus direvisi dan diperbaiki oleh Bapperida.
“Salah satunya, belum dimasukkannya program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar Ali Masykur.
Menurutnya, RPJMD yang disusun harus menjadi dokumen teknokratis, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ali Masykur menegaskan, hasil RPJMD ini harus mencakup maslahat pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
“Termasuk upaya serius dalam menekan angka kemiskinan, serta pengangguran di Kabupaten Pamekasan,” tandasnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKB Moh Faridi menyampaikan, tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian.
“Pertama, pada aspek kerangka kebijakan ekonomi makro,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, target indikator utama dinilai belum sepenuhnya realistis, kesenjangan ekonomi masih lebar.
“Bahkan, beberapa sektor belum optimal,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Kedua, dalam sektor sosial dan pembangunan manusia dinilai belum sepenuhnya realistis.
Termasuk, kata Faridi, target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga tidak logis.
“Sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlalu minim,” ungkapnya.
Ketiga, ihwal infrastruktur dan lingkungan, target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dinilai pesimis.
“Maka, catatan ini diharapkan menjadi bahan revisi, sebelum RPJMD tersebut resmi ditetapkan sebagai regulasi daerah,” pungkas Faridi.
Penulis : Marshelina
Editor : Redaksi
