Panwaskab Sampang Kucilkan Media Online

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang, Juheri.
Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang, Juheri.

Sampang, (regamedianews.com) – Ungkapan yang di sampaikan Ketua Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sampang sangat mengecewakan terhadap wartawan/reporter Media Online yang biasa bertugas di wilayah tersebut. Pasalnya media online merasa di kucilkan dengan jawaban yang dilontarkan orang nomor satu di tubuh Panwaslu Kabupaten Sampang itu pada Kamis, (22/02/2018).

Saat wartawan media online sedang melakukan liputan kegiatan Sosialisasi Netralisasi ASN, Kepala Desa/Lurah pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubenur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Sampang tahun 2018 pada Selasa, (21/02) kemarin, wartawan sempat menawarkan publikasi kegiatan tersebut (Advetorial) melalui Ketua Panwaslu setempat, Juhari.

Namun, dirinya saling lempar melempar dengan salah satu komisioner yang ada,
Menurut Juhari, pihaknya berjanji akan membicarakan lebih lanjut dengan bendahara Panwaskab.

“iya nanti saya bicarakan sama teman-teman di kantor dan nanti saya kabari,” ujarnya.

Setelah berita tayang, ia dikonfirmasi terkait penawaran jasa publikasi tersebut. Namun, tidak disangka jawabannya sangat mengecewakan, terutama terhadap para kuli tinta yang bekerja di media online.

Juhari mengatakan, ia tidak bisa menerima jasa publikasi media online, tanpa ada alasan yang jelas, hanya saja menjawab telah mempunyai kontrak dengan beberapa media.

“Maaf mas, kalau media online kami tidak bisa menerima karena telah kontrak dengan media lain, kalau soal berita yang tayang itu nanti saya mau ngasih uang pribadi aja. Tapi, nunggu telepon dulu dari saya” cetusnya, saat dikonfimasi melalui telfon selulernya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Persatuan Wartawan Sampang (PWS) Jumadi yang berprofesi wartawan media online mengatakan, apabila hal itu benar, dirinya sangat menyayangkan pernyataan Ketua Panwaslu setempat. Ia menilai bahwa pihak Panwas terkesan tebang pilih media dalam jasa publikasi.

“Saya sangat kecewa atas penyataan ketua panwas, semua media sama. Seharusnya pihak panwas tau atas dasar dan aturannya. Jika seperti ini terkesan tebang pilih, sama halnya mendiskriminasi media,” ungkapnya. (adi/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

..