Sampang, (regamedianews.com) – Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang yang absen alias tidak kuorum, membuat kegiatan Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 serta Penyerahan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengaudit Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2017 ditunda, Senin (09/07/2018).
Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari mengatakan, ada 37 dari 45 anggota DRPD Sampang tidak hadir di kegiatan rapat paripurna. Yakni, 33 anggota tak hadir tanpa ada keterangan, 3 orang sakit dan 1 orang izin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sampang nomor 8 tahun 2014 maka acara paripurna tersebut tidak memenuhi kourum,” ujarnya.
Untuk diketahui, Paripurna tersebut hanya dipimpin satu anggota Ketua DPRD Sampang Abdusslam dari Fraksi Partai Demokrat. Selain itu, juga tidak terlihat dihadiri Penjabat Bupati Sampang H. Jonathan Judianto, dan juga anggota Ketua DPRD yang lain.
“Dari ketidak hadirnya beberapa anggota DPRD Sampang, rapat ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi kourum. Saya meminta anggota Banmus untuk mengagendakan kembali,” ucap Abdussalam pada regamedianews.com.
Sementara dari unsur lainnya yang hadir yakni Sekdakab Sampang Puthut Budi Santoso, Kapolres dan Komandan Kodim 0828/ Sampang, Kepala Organisasi Pimpinan Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kabupaten Sampang. (adi/har)
