Aliansi Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Tuntut Transparansi Anggaran Bidik Misi

Surabaya, (regamedianews.com) – Seiring dengan diraihnya penetapan pengelolaan keuangan UPN ‘Veteran’ Jawa Timur sebagai  Badan Layanan Umum (BLU) dan dideklarasikannya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UPN ‘Veteran’ Jawa Timur melakukan aksi penolakan kedatangan Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Deputi KPK RI yang direncanakan hadir untuk mengisi kuliah tamu dan deklarasi Zona Integritas WBK, di depan Gedung Giri Loka, Selasa (18/12/2018).

Kasus bidikmisi menjadi dasar Aliansi Mahasiswa melakukan aksi. Berdasarkan keterangan data advokasi didapati pemalsuan tanda tangan oleh sejumlah oknum, penyelewengan rekening, dan ketidaksiapan dalam pendistribusian anggaran transportasi 166 mahasiswa bidikmisi.

Baca juga KPK Bidik Pejabat Daerah yang Jual-Beli Jabatan

Hal ini memicu mahasiswa melakukan aksi karena dianggap UPN belum bersih. “Bagaimana mungkin deklarasi dilakukan, padahal UPN saja saat ini belum menuntaskan kasus bidikmisi.” tegas Afif  koordinator lapangan aksi.

Lantunan orasi terus menerus dilakukan. Aksi semakin memanas ketika ada kontak fisik saling dorong antar satpam dengan mahasiswa, namun aksi berlangsung kondusif dengan sesekali mahasiswa bersholawat dan menyanyikan lagu buruh tani dan darah juang guna memanggil Rektor UPN untuk menandatangani tuntutan. Ketika waktu menunjukkan pukul 10.21 WIB. Massa aksi mendapatkan tawaran mediasi oleh Mardiyono, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Namun tawaran tersebut ditolak, karena massa aksi menganggap ajakan tersebut sebagai strategi untuk meredam sekaligus mematahkan semangat mahasiswa aliansi.

Rizal Maula , Demisioner Koordinator Wilayah Bidikmisi Jawa Timur menjelaskan bahwa aksi akan terus berlanjut sampai Rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT turun untuk menandatangani tuntutan.

Baca juga Pulang ke Kampung Halaman, Irfan Idola Baru Madura di Sambut Hangato

“Yang salah tetap salah, yang benar harus dibela. Demikian dengan tunjangan-tunjangan yang harusnya menjadi hak mahasiswa bidikmisi angkatan 2015-2018 harus tuntas. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

Semakin larut dengan keringat, Aliansi Mahasiswa UPN tetap bergejolak. Beberapa aparat kepolisian turun melihat aksi untuk langkah antisipasi jika ada tindakan yang tidak diinginkan.

Aliansi Mahasiswa merasa validitas data dari BPK dan audiensi serta kuisoner yang telah mereka sebar menjadi tekat untuk menegakkan keadilan.

Sempat beberapa massa aksi memasuki paksa gedung, namun agresifitas aparat nampaknya menjadi kendala. Tepat pukul 12.14 Rektor UPN ‘Veteran’ Jawa Timur usai menutup kuliah tamu, menghampiri massa aksi dan mempersilahkan dibacakannya tuntutan.

“Silahkan tuntutan dibaca, insyaallah saya akan bertindak sebagaimana seharusnya” pungkas Fauzi.

Nurul Haqqi selaku Ketua Aliansi Mahasiswa UPN membacakan semua tuntutan dan memberikan surat pernyatan untuk ditandatangani oleh Rektor. Namun dalam mediasi ada sedikit penolakan dari Rektor apabila waktu yang diberikan oleh massa tuntutan hanya 7 hari.

Fauzi menawarkan penuntasan kasus ini dilakukan sesuai prosedur dengan waktu secepat mungkin. Haqqi menerima tawaran tersebut, dan aksi berhenti dengan damai.

“Mari kita kawal bersama kasus ini, sebagai bentuk penyikapan terhadap segala kecurangan yang dilakukan oleh lembaga. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh massa aksi dan Rektor UPN atas tindakan kooperatifnya,” Ungkapnya. (sfn/har)