Gorontalo, (regamedianews.com) – Setelah memeriksa lebih dari 1200 orang saksi, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo pada hari kamis, 27 Juni 2019 menetapkan 4 orang sebagai tersangka, atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Mega Proyek pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) untuk Tahun Anggaran 2014-2017, dan masih terus berlangsung pekerjaannya sampai sekarang.
Keempat tersangka itu di antaranya, tersangka pertama yaitu Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo tahun 2014-2017, dengan inisial inisial GTW yang dalam proyek itu berperan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan GORR.
Baca juga Polres Sampang Berhasil Kembali Ungkap 4 Kasus Kriminal
Tersangka Kedua adalah Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan inisial AWB.
Kemudian tersangka Ketiga adalah Direktur Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim berinisial FS, dan untuk tersangka keempat yakni Koordinator Lapangan juga dari (KJPP Anas Karim) dengan inisial IBR.
“Empat orang itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ada”, kata Firdaus Dewilmar kepada awak media, Kamis (27/6/2019) sore.
Berdasarkan perhitungan dari tim akuntansi Universitas Gorontalo, terdapat kerugian senilai Rp 85 miliar lebih dalam kasus tersebut. “Perhitungan Kerugian Negara dari Universitas Gorontalo kurang lebih sebesar Rp.85.637.285.718″, katanya.
Saat ini, tambah Firdaus, perhitungan kerugian negara yang konkret masih terus dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihaknya, lanjut dia, juga sudah melakukan evaluasi barang bukti bersama BPKP.
Baca juga Kasus Penggadaian Istri, Pelaku dan Target Sama-Sama Mengaku Suami
“Dan sudah mencapai finalisasi perhitungan, dan mungkin dalam waktu yang dekat ini, BPKP perwakilan Gorontalo akan mengeluarkan angka konkret kerugian negara”, tegasnya.
Firdaus mengatakan, keempat tersangka itu dijerat dengan primair pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal SS ayat (1) ke-l KUHP subsider pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (onal)
