Bangkalan, (regamedianews.com) – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bangkalan menggelar Rapat Paripurna Nota Jawaban Bupati Bangkalan atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Bangkalan, tentang Nota Jawaban Laporan PertanggungJawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2018 di aula DPRD Bangkalan, Madura, Senin (08/07/2019).
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron membacakan langsung laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut. Menurutnya, seperti yang telan disampaikan beberapa waktu lalu, bahwa dapat dipahami oleh masing-masing Fraksi, walaupun secara khusus terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi.
“Rapat paripurna pada hari ini, merupakan wahana untuk membangun informasi komunikasi yang positif, guna menyamakan persepsi dan kesepahaman atas berbagai hal yang dipandang perlu untuk disampaikan penjelasan secara arif dan proporsional”, ujarnya.
Selain itu, menurutnya apabila disimak lebih jauh, esensi pandangan masing-masing fraksi, menunjukkan keberagaman, baik berupa saran, himbauan, maupun sikap positif lainnya, termasuk didalamnya ungkapan apresiasi atau penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah.
“Menyikapi pandangan positif dari masing-masing fraksi ini, perlu kami sampaikan, bahwa seluruh pencapaian keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah, pada hakekatnya, tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk didalamnya dukungan dari fraksi-fraksi DPRD Bangkalan”, tuturnya.
Ia juga menyampaikan, tanggapan terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah terhadap saran, harapan, masukan serta pertanyaan fraksi, seperti dari sisi pendapatan diusulkan upaya-upaya intensif dan terkoordinasi terkait PADS yang belum mencapai target, Infrastruktur yang harus merata dan listrik sebagian yang belum masuk desa. “Di desa-desa kami bertahap tapi tahun depan usulan itu akan kami prioritaskan, akan menjadi atensi kami”, katanya.
“Terima kasih atas harapan Fraksi, hal ini dapat dijelaskan bahwa secara umum PADS telah mencapai target, namun secara penyajian laporan terdapat koreksi BPK-RI terkait pendapatan yang bersumber dari pengakuan pendapatan belanja Jamkesda, dalam laporan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi berbeda dengan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Pengakuan timbal balik (Resiprokal) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010″, terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman menyampaikan, seluruh yang disampaikan bupati menurutnya sudah jelas. Meskipun pelaksanaannya terdapat beberapa kendala untuk direalisasikan.
“Apa yang disampaikan pak Bupati tadi sudah sangat jelas terkait pemandangan umum dari fraksi-fraksi kemarin, meskipun di lapangan masih ada beberapa kendala. Seperti sulitnya mencari sumber air bersih”, ujarnya.
Ia juga berharap semua yang disampaikan Bupati bisa diprioritas dan direalisasikan pada anggaran yang akan datang. “Kami berharap apa yang katakan Bupati tadi bisa direalisasikan agar masyarakat bisa sejahtera dan kami tunggu realisasinya”, pungkasnya. (sfn/tfk)
