Sampang, (regamedianews.com) – Puluhan tahun berdiri SDN Bapelle 1 Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga sampai saat ini belum mampu menjaring simpati dan empati para orang tua murid. Pasalnya, kondisi sekolah tersebut hanya ada 14 murid. Selain itu, gurunya berjumlah 4 orang berstatus honorer dan Kepala Sekolahnya juga masih dijabat Plt.
Plt Kepala Sekolah SDN Bapelle 1, Suparman mengatakan, meskipun jumlah murid di sekolah sedikit, tapi kegiatan belajar mengajar berjalan baik dan lancar. Selain itu, kondisi tersebut sudah berjalan sekira tiga tahun dan semua pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengetahui melalui Dapodik yang ada.
“Dari jumlah 14 murid itu yakni, kelas 1 dua murid, kelas 2 tiga, kelas 3 dua, kelas 4 satu, kelas 5 juga dua, dan kelas 6 hanya empat murid”, kata Suparman, Kamis (07/11/19).
Lebih lanjut Suparman mengungkapkan, SDN Bapelle memiliki 5 ruang sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi 4 ruang kelas dan 1 ruang guru. Sebelumnya, kondisinya memprihatinkan hingga banyak orang tua atau wali murid yang memindahkan anaknya ke sekolah lain. Selain itu, jumlah warga yang ada dilingkungan sekolah itu memang sedikit.
“Pernah SDN Bapelle ini mencapai 60 siswa. Tapi, setiap tahun selalu ada penurunan signifikan, mungkin di sebabkan dengan kondisi sekolah memprihatinkan. Sehingga, warga khawatir dengan keselamatan anaknya, mereka memindahkan anaknya ke sekolah lain yang ada di desa setempat”, pungkasnya.
Terpisah, menyikapi hal tersebut anggota Komisi IV DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni mengaku miris melihat kondisi pendidikan beberapa SDN di Sampang, salah satunya SDN Bapelle 1. Menurutnya, selama ini banyak SD yang tidak bisa maju lantaran jumlah siswanya minim dan tidak memenuhi rombongan belajar (rombel).
Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada upaya kongkrit dari Disdik untuk menangani kondisi tersebut. Buktinya, sekolah yang jumlah muridnya sedikit tidak kunjung diregrouping atau digabung dengan sekolah lain.
“Saya lebih setuju jika SDN Bapelle 1 itu diregrouping. Karena kalau tetap dipaksakan dengan kondisi yang ada, maka siswa lah yang menjadi korban. Padahal, mereka juga mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan yang layak”, pungkas Politikus Partai PPP ini. (adi/har)
