Sampang, (regamedianews.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, mengalokasikan anggaran ganti rugi dampak pembebasan lahan normalisasi Sungai Kali Kamoning sebesar Rp 2,7 miliar dengan jumlah pemilik lahan terdampak sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK).
Dari jumlah anggaran itu, Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya DPUPR gagal membelanjakan anggaran tersebut, karena hingga sekarang anggaran tersebut hanya terserap sebesar Rp 1,5 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 43 warga terdampak.
Plt Kepala Bidang Pengelolaan Sungai DPUPR Kabupaten Sampang Agus menjelaskan, pihaknya hanya mampu menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan terdampak normalisasi sungai kali Kamoning sebanyak 43 warga terdampak dengan nilai anggaran Rp 1,5 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya anggaran pembebasan lahan itu sebesar Rp 2,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 200 warga terdampak. Tapi, sebagian anggaran itu telah kami kembalikan ke Kas Daerah Rp. 1,2 miliar”, katanya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, ketidak terserapan anggaran itu, karena harga taksir dari tim penilai appraisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dinilai terlalu rendah oleh warga terdampak.
“Patokan harga permeter yang di keluarkan KJPP mulai Rp. 175 ribu hingga Rp. 250 ribu. Harga taksir itu bukan berdasarkan zona tanah, tetapi memakai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan warga penerima bebas pajak dari jual beli. Tapi, hingga kini harga ganti rugi tanah yang dikeluarkan tim independen belum menemukan kata sepakat”, ujarnya.
Agus menambahkan, kalau untuk 43 kepala keluarga terdampak tersebut dipastikan menerima ganti rugi tahun ini. “Uangnya sudah ada di TU tinggal menunggu transferan ke rekening masing-masing penerima dan serimonial Bupati Sampang”, pungkasnya. (adi/har)
