Bangkalan, (regamedianews.com) – Puluhan warga Bangkalan dan anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Demo Dinas Kesehatan Bangkalan, Kamis (6/2/2020).
Warga mempertanyakan kebijakan Dinkes menonaktifkan 42 ribu anggota Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga pembukaan piala gubernur jatim akan digelar di sgb catat jadwalnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut koordinator aksi Muhyi mengatakan, Dinkes Bangkalan tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam menonaktifkan PBID yang berjumlah 42 ribu lebih, dan mereka meminta agar pemerintah mengembalikan hak rakyat miskin tersebut.
“Kenaikan BPJS, jangan dijadikan alasan untuk memangkas penerima PBID,” teriaknya.
Ia juga mengatakan, masyarakat miskin untuk berobat saja, kadang masih meminjam uang untuk membayar. Sementara pemerintah mempersoalkan data penerima bantuan.
“Bapak mempersoalkan anggaran Rp 31 miliar tidak mencukupi akibat ada kenaikan BPJS, terus bagaimana jika hak rakyat banyak yang dipangkas. Bapak harus memberi solusi untuk rakyat miskin karena bapak digaji dari uang rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Sudiyo menanggapi berjanji akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo saat ini.
Baca Juga pemkab bangkalan mulai persiapkan fasilitas tes skd
“Kami akan mengaktifkan bagi warga yang memang urgen ataupun sakit,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengatakan akan melakukan Verval (Verifikasi dan Validasi). “Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara, jika ada warga yang sakit silahkan daftar ke dinkes,” pungkasnya. (sfn/tfk)
