Gorontalo Utara, (regamedianews.com) – Terkait dengan pemutusan aliran listrik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) oleh pihak PLN dinilai tidak ada koordinasi dengan pimpinan Dinas PU.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Gorut Rizal Modanggu, saat dihubungi melalui jejaring teleponnya mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan pembayaran tepat waktu, jadi tidak ada tunggakan.
“Seharusnya pihak PLN sebelum melakukan pemutusan harusnya koordinasi dulu dengan pimpinan, jangan kordinasinya hanya dari orang ke orang,” tandasnya, Jum’at (1/5/20).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rizal mengaku, pihaknya pada tanggal 20 April itu sudah melakukan pembayaran, di Bank Sulut, kemudian Bank Sulut sudah kirim ke Kantor Pos.
“Jadi, pihak PLN seharusnya sebelum melakukan pemutusan tanya dulu ke kantor pos atau langsung ke kantor kita,” cetus Rizal.
“Sekarang PLN kan sudah putuskan, sementara kita banyak pekerjaan, dengan adanya corona ini kan banyak perubahan-perubahan anggaran dikita,” jelasnya Rizal.
Sementara Kepala Cabang Kantor Pos Kwandang Thamrin Irigisa saat dikomfirmasi menjelaskan, mungkin sudah masuk dari PU tapi kita belum bisa pastikan, karena yang masuk itu biasanya angka yang ada di SP2D dengan angka yang masuk di rekeningnya kita tidak sesuai.
“Misalnya tagihan PU 500.000, nah yang masuk di rekening kita itu hanya 450.000. Jadi kita tidak bisa tau yang masuk itu tagihannya siapa, kemarin kejadian yang sama ada kurang lebih lima instansi yang ada di Gorut itu kasusnya seperti begitu, salah satunya Badan Keuangan Gorut, sampai berapa hari kita tidak bisa tau karena dia kepotong biaya kliring. Jadi berbeda antara angka yang ada di SP2D dengan angka yang masuk,” jelas Tamrin, Jum’at (1/5)
Bahkan, kemarin PLN sudah dua kali datang kepihaknya, menyampaikan bahwa sudah di imput dan sudah di palidasi oleh Bank Sulut. Kemudian ia bilang ke pihak PLN bahwa ia sudah konfirmasi dengan Dian (Maneger Kantor Pos Kwandang), memang ada uang yang masuk tapi tidak sesuai dengan angka yang ada di SP2D yang telah ditanda tangani.
“Nah serta saya cek para cek ternyata kepotong biaya RTGS (Real Time Gross Settlement). Kemudian bahwa hal ini akan di selesaikan besok,” ungkap Thamrin.
Sementara pihak PLN saat dikonfirmasi melalui Nopal salah satu petugas Cater, awak media hanya diarahkan untuk langsung menghubungi Manager PLN. Namun saat diminta nomor teleponnya mengaku dalam waktu 5 menit akan dikirim.
“Lima menit lagi saya kirim nomor Manager PLN_nya,” ujar Nopal kepada regamedianews.com.
Namun, sampai berjam jam ditunggu, tidak ada jawaban dari petugas cater maupun mengirim nomor Manager PLN tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak PLN terkait hal ini. (SN)
