Gorontalo || Rega Media News

Komunitas Pressure Gorontalo yang merupakan gabungan dari beberapa media online mengutuk dengan keras oknum Security Bappedas Gorontalo yang di duga mengatai wartawan kerjanya hanya meminta-minta uang.

Menurut Ketua Pressure Provinsi Gorontalo Jefry Rumampuk terkait Oknum Security yang di duga menyebut wartawan kerjanya minta-minta uang, itu adalah sebuah bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik.

Baca Juga :Dikbud Gorontalo Semprot SMK Penerima Bantuan Revitalisasi

Apalagi wartawan yang datang ke instansi itu sementara melaksanakan tugasnya, lalu kemudian dikatakan seperti itu tentu sangat tidak etis.

“Perkataan oknum security-nya tersebut sangat menyinggung profesi wartawan, khususnya kami selaku media online, saya berharap sangsi tegas Oknum Security tersebut berupa pemecatan,” ucapnya. Selasa (7/7/2020).

Lanjut Jefry, tentu apa yang dilakukan oleh oknum security itu adalah sebuah perbuatan untuk menghalang-halangi tugas dari pada pers, dalam mencari informasi ataupun mengklarifikasi dari sebuah informasi.

Baca Juga :Dikbud Gorontalo Semprot SMK Penerima Bantuan Revitalisasi

Hal ini telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, yakni bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah, sebagaimana yang termaktub pada pasal 18 UU Pers Tahun 1999.

“Sangat jelas pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah,” jelasnya.

Selain itu juga, ia mengatakan, akan segera melakukan rapat terkait rencana penuntutan atas apa yang dilakukan oleh oknum tersebut apalagi setelah dilaksanakan klarifikasi, ternyata Bapedas hanya memperkerjakan pegawai yang berpendidikan dibawah.

“Tentunya ini tidak sesuai standar perekrutan, tentunya ini perlu dilaporkan juga. Standar dalam pelayanan tentu harus dikedepankan, sehingga pihak bapedas juga wajib bertanggung jawab atas pelayanan yang buruk seperti itu,” tandas Jefry Rumampuk. (SN)