PMII Demo Disdik & Legislatif, Pertanyakan Keseriusan Kelola Pendidikan di Bangkalan

- Jurnalis

Senin, 27 Juli 2020 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMII saat beraudensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan DPRD Kab. Bangkalan.

PMII saat beraudensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan DPRD Kab. Bangkalan.

Bangkalan || Rega Media News

Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan geruduk kantor Dinas Pendidikan Bangkalan dan kantor DPRD Bangkalan, Senin (27/7/20).

Aktivis pergerakan mahasiswa itu menyoroti bobroknya Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan di Bangkalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi, Imam Syafi’i dalam releasenya, meminta Dinas Pendidikan agar lebih seriuse dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Bangkalan.

“Melalui Optimalisasi peran korwil dinas pendidikan disetiap Kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, massa juga menuntut Dinas Pendidikan agar segera merealisasikan e-Sistem. Menurutnya, program e-Sistem merupakan langkah tepat untuk meminimalisir penyimpangan.

Massa juga meminta Dinas Pendidikan membuka data penerima Kartu Indonesia Pintar secara transparan. Karena program itu dianggap mejadi lahan keuntungan oleh kelompok dan oknum yang bermain di naugan Dinas pendidikan Bangkalan.

Massa PMII juga menyoroti banyaknya infrastruktur sekolah yang gedungnya memperihatinkan dan banyak gedung sekolah ambruk. Selain itu, Pihaknya juga meminta agar menyetop indikasi pungli insentif guru ngaji dan guru madrasah Diniyah.

Baca Juga :  Polantas Sampang Warning Pengendara Tertib Lalulintas

“Meminta data penerima program itu harus tepat sasaran,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, semua tuntutan PMII pihaknya menampung dan menjadi bahan koreksi bagi Dinas Pendidikan.

Menurutnya, terkait dugaan penyelewenangan program PIP, menurut Bambang sifatnya kasuistik, karena hal itu tidak secara massif.

“Jadi PIP di masing-masing desa sulit untuk diberikan secara perorangan karena antara yang menerima dan yang tidak sama-sama miskin. Sehingga tokoh masyarakat dan kepala sekolah sepakat untuk dibagi rata,” terang Bambang.

Terkait insentif guru ngaji dan madin, Bambang menjelaskan, program itu ada tim verifikasi kabupaten dan Kecamatan yang diangkat oleh Bupati. Namun meski begitu, dia mengaku, sudah menindaklanjuti ke tim verifikasi kabupaten.

“Jadi untuk insentif guru ngaji dan madin ini ada tim verifikasi kabupaten dan kecamatan,” tutupnya.

Aktifis mahasiswa itu juga menuntut Komisi D DPRD Bangkalan selaku mitra Dinas Pendidikan agar tidak menutup mata dengan kondisi pendidikan di Bangkalan. Massa meminta kepada Komisi D agar meningkatkan fungsi controling pada Dinas Pedidikan.

Baca Juga :  Keuchik Alur Mas Berharap Pemerintah Perhatikan Desanya

“Kami berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap kepala Dinas Pendidikan, paling telat dalam minggu ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan tuntutan PMII, nanti dari teman-teman PMII kami juga undang,” kata Ketua Komisi D, Nur Hasan, saat menemui massa di ruang rapat Paripurna DPRD Bangkalan.

Nur Hasan juga mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pendidikan agar membuka data penerima program-program dari pemerintah. Seperti Program Madin dan KIP.

“Nanti kalau Dinas Pendidikan Bangkalan tidak mengindahkan maka kami akan memberikan peringatan keras,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan informasi pungli. Menurutnya menjadi atensi dari Komisi D.

“Saya pastikan kalau ada upaya menghilangkan data penerima karena di hapus oleh korwil maka saya minta kepada massa agar melaporkan kepada KomisI D,” tutupnya. (sfn/sms)

Berita Terkait

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos
281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk
Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif
Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba
Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan Bersama
Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM
Pemkab Sumenep Dorong Legalitas Usaha Rokok
Satu Perwira Polres Sampang Dimutasi

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 21:47 WIB

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:58 WIB

281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk

Jumat, 18 Juli 2025 - 10:22 WIB

Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif

Jumat, 18 Juli 2025 - 09:03 WIB

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Kamis, 17 Juli 2025 - 20:48 WIB

Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM

Berita Terbaru

Caption: Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf Madiyan Surya, (dok. regamedianews).

Daerah

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos

Jumat, 18 Jul 2025 - 21:47 WIB

Caption: Bupati Bangkalan pukul gong, sebagai tanda terbentuknya 281 Koperasi Merah Putih, disaat resepsi Hari Koperasi Nasional, (dok. regamedianews).

Daerah

281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk

Jumat, 18 Jul 2025 - 17:58 WIB

Caption: Sargi, korban KDRT mengalami luka sobek dibagian leher akibat sayatan senjata tajam celurit, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kasus KDRT di Pangereman Sampang Buram

Jumat, 18 Jul 2025 - 15:22 WIB

Caption: Kapolres Pamekasan (AKBP Hendra Eko Triyulianto) bersama Kepala Lapas Pamekasan (Syukron Hamdani), saat meninjau situasi dan kondisi Lapas.

Daerah

Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif

Jumat, 18 Jul 2025 - 10:22 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi bersama Forkopimda, saat konferensi pers usai pemusnahan barang bukti pidana yang inkrah, (dok. regamedianews).

Daerah

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Jumat, 18 Jul 2025 - 09:03 WIB