Bangkalan || Rega Media News
Komisi B DPRD Bangkalan, Abdul Azis meminta penyuluh pertanian di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Socah, agar lebih proaktif melakukan sosialisasi dan pendataan terkait dengan program kartu tani. Hal ini agar petani mudah untuk memperoleh pupuk bersubsidi pada awal September 2020 ini.
Pasalnya, masih banyak masyarakat petani di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Socah belum tercover pupuk bersubsidi. Padahal mulai 1 September 2020, pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani.
“Tapi di Kecamatan Socah ini banyak tani yang belum terdata sehingga tidak bisa mendapatkan kartu tani itu, dibandingkan dengan kecamatan yang lain ,” kata Abdul Aziz, Rabu (9/9/2020).
Diakui Aziz, masih butuh penyesuaian untuk memaksimalkan program kartu tani ini. Namun, dirinya meminta Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan bisa mensosialisasikan kartu tani ini lebih maksimal melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
“Sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) khususnya petani masih banyak fakta dilapangan masih kurang. Terlebih untuk pendataan petani yang nantinya akan menerima program kartu tani. Selain untuk jumlah data petani yang belum valid,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dari data yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Socah hanya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 57 ton, sedangkan jumlah petani di Socah sekitar 3 ribu. Jika dibandingkan dengan kecamatan Geger misalnya, disana ada jatah sekitar 300 ton.
“Untuk saat ini kecamatan Socah hanya dijatah 57 ton, sedangkan di kecamatan lain lebih banyak. Padahal, dari segi lahan pertanian masih jauh lebih sedikit dari kecamatan Socah,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator penyuluh pertanian kecamatan Socah, Supriyono mengaku, pihaknya sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan pendataan. Akan tetapi sejauh ini masih banyak petani yang belum sadar untuk berkelompok.
“Kami tidak pernah bosan-bosannya melakukan sosialisasi agar para petani segera mendaftar ke kelompoknya,” ujarnya.
Menurutnya, yang menyulitkan pendataan adalah para petani sulit dimintai data, seperti kartu identitas. “Masyarakat itu kalau dimintai KTP tendensinya dapat bantuan, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pendataan,” tutur Supriyono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, terkait kuota pupuk bersubsidi di setiap daerah, Supriyono mengaku, itu adalah otoritas pemerintah pusat, pihaknya hanya memfasilitasi penyampaian teknologi pertanian.
“Bukan kami atau Dinas Pertanian Bangkalan, jadi kami tidak melihat pemetaan dan penentuan jatah itu, kuota itu yang menentukan dari pusat langsung,” pungkasnya. (sfn/sms)
