Termasuk Daerah Tertinggal, Anggota Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Pulau Madura

Bangkalan || Rega Media News

Menindaklanjuti besarnya aspirasi dan harapan masyarakat dan para tokoh di Madura (Ulama, Umara, dan Blateran) dalam meningkatkan taraf dan derajad kesekahteraan masyarakat Madura.

Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuudin Asmoro dari dapil XI Jawa Timur menghadirkan pemangku kebijakan dari kementerian PUPR dan kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur ke Madura.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jatim – Bali, Ir. Achmad Subki. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Muhammad Reva. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa IV Jatim, Suparman.

Kemudian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Kementerian PUPR, Dr. Ir. Muhammad Rizal dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jatim, Raden Dodi Priyono.

Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuudin Asmoro menyampaikan, tujuan mendatangkan pemangku kebijakan dari Kementerian PUPR wilayah Jawa Timur itu, untuk melihat lebih dekat, nyata dan faktual dilapangan terhadap semua potensi, peluang, tantangan dan harapan yang ada di Madura.

Pembahasan RAPBN, menurutnya, disepakati anggaran di kementerian PUPR untuk tahun 2021 kurang lebih 160 triliun. Jadi pihaknya mewakili masyarakat Madura meminta dari jumlah anggaran sebesar itu betul betul ada pemerataan.

“Kebetulan saya sebagai mitra kerja kementerian PUPR dari dapil Madura berharap ada tambahan anggaran untuk pulau Madura. Karena tahun sebelumnya, Madura tidak kecipratan anggaran tersebut. Baik mulai dari Bangkalan sampai Kabupaten Sumenep,” ujarnya usai acara menyerap aspirasi di Kantor Balai Desa Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkala, Rabu, (30/9/20).

Setelah mendatangkan pemangku kebijakan itu, Syafiuddin berharap kepada LSM, Tokoh Blater, ulama’ dan umara’ harus bersinergi. Artinya element masyarakat ini harus bersinergi dan terbuka dan menerima terhadap pembangunan di Madura.

“Karena tanpa pembangunan mustahil ekonomi di Madura tumbuh. Jadi tokoh masyarakat di Madura sudah siap menerima pembangunan apapun di Madura. Tinggal kami meminta kepada pemerintah agar kedepan memperhatikan pulau madura,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Jatim – Bali, Ir. Achmad Subki mewakili empat kepala Balai di Jawa Timur berjanji akan memperhatikan pulau Madura.

“Kebetulan Syafiuddin menggagas kegiatan ini supaya pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR yang menjadi mitra kerja di Komisi V DPR RI lebih lagi memperhatikan pulau madura,” ujarnya.

Menurutnya, pulau Madura itu jika dilihat dari kesejahteraannya masih tergolong paling miskin di Jawa Timur. Bahkan, dari segala aspek pembangunan, Pulau Madura termasuk daerah yang tertinggal.

“Dari kementerian PUPR melalui balai kerja dari PUPR di Jawa Timur, barusan mendengarkan permasalahan dan kendala yang terjadi pada masyarakat melalui tokoh pemerintah setempat. Salah satunya tadi mendengar dari masyarakat susah mendapatkan air bersih. Tadi dari balai besar sungai baratas akan siap membantu permasalahan ini,” terangnya.

“Kalau dari balai cipta karya nanti bisa membantu dari air minumnya dan sanitasi yang juga masih belum. Sehingga nanti pelan pelan akan kami wujudkan, terutama kebutuhan dasar untuk warga Madura,” tambahnya.

Dari balai jalan, menurutnya kendala utama terletak pada pembebasan lahan. Meski pihaknya berusaha akan melebarkan jalan namun kendala utamanya berada pada lahan.

“Misal kita mau lebarkan jalanya menjadi 15 meter tapi lahannya tidak ada. Sehingga ini menjadi kendala. Kalau tanahnya sudah tersedia maka kami siap melakukan pelebaran jalan,”

Dan untuk pembebasan lahan memang wewenangnya itu ada pada pemerintah daerah. “Kita akan juga fokus memperjuangkan itu akan tetapi masyarakat madura harus juga mendukung. Terutama dalam hal pelaksanaan,” tutupnya. (sfn/sms)