Bangkalan || Rega Media News
Puluhan massa yang mengatasnamakan Organisasi Pemuda Madura Bersatu (PMB) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat (6/11/20).
Mereka datang mempertanyakan peran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan yang menjadi persoalan masyarakat Bangkalan selama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pemuda Madura Bersatu Sholeh Abdijaya mengatakan, setidaknya ada tiga poin kasus dalam satu Kecamatan baru-baru ini yang bisa menunjukkan RSUD Kabupaten Bangkalan memang bobrok dalam pelayanannya.
“Kasus pertama Warga desa Dabung, anaknya maninggal di RSUD Bangkalan dan hendak mau sewaambulan, tapi harga ongkosnya 2,7 juta, sementara sikorban tidak mampu untuk membayar itu. Singkat cerita akhirnya anak yang meninggal tersebut dibawa dengan sepeda motor,” ucap saat membacakan releasenya.
Kemudian kasus kedua, dari warga dusun Batobella, ia masuk rumah sakit RSUD untuk menjalani oprasi caesar, karena
anaknya dinyatakan meninggal oleh dokter hikmah. Sebelum di caesar korban awalnya baik-baik saja layaknnya orang hamil biasa, tetapi setalah dioprasi dia mengalami kelumpuhan bahkan lumpuh total.
“Kemudian kasus ketiga warga desa kombangan, dia kecelakaan sekitar jam 11 siang masuk RSUD jam 13:00 WIB, pihak rumah sakit berbelit-belit untuk menangani pasien ini lantaran menggunakan BPJS, padahal kondisinya sangat parah. Awanya oleh pihak RSUD pasien mau dirujuk ke RSUD dr. Soetomo dengan alasan batok kepalar ya pecah. Singkat cerita, setalah keluarganya mau untuk di pindah ke kategori umum ternyata pasien langsung bisa ditangani,” terangnya.
Lebih lanjut Abdijaya mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu tidak profesional dalam melayani masyarakat.
Dirinya mengaku kerab menerima keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di rumah sakit yang mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat miskin.
Pelayanan RSUD Syarifah Ambami Rato ebu sudah sangat amburadul. Banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah ini tidak profesional di dalam menangani pasienyan.
“Maka dengan kondisi seperti ini, kita akan menyampaikan aspirasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Bangkalan dan terhadap Bupati Bangkalan agar menurunkan Direktur RSUD, dr. Nunuk Kristiani dari jabatannya. Karena sudah tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” tutupnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangkalan, Mohammad Fahad mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi apa yang menjadi tuntutan oleh Pemuda Madura Bersatu (PMB).
“Kami selaku DPRD akan berkomitmen memanggil pihak RSUD untuk mengklarifikasi apa yang menjadi aduan para aksi,” ujarnya.
Sementara untuk melakukan pemecatan Directur RSUD Bangkalan, Politisi Gerindra ini mengaku bukan wewenangnya, melainkan wewenang Bupati Bangkalan.
“Kalau untuk pemecatan, itu bukan wewenang kami, tetapi kami akan memanggil semua pihak terkait untuk berdialog secara terbuka,” imbuhnya.
Sementara itu, wakil Bupati Bangkalan, Mohni mengatakan, terkait aduan dan temuan masyarakat tentang pelayanan di RSUD Bangkalan, pihaknya mengaku akan menyampaikan kepada Bupati Bangkalan.
“Akan kami sampaikan, terutama terkait pemecatan, karena untuk hal itu harus melalui mekanisme yang berlaku. Terkait adanya dugaan pelanggaran, nanti kami akan turunkan inspektorat untuk memproses itu,” pungkasnya. (sfn/sms)
