Jakarta || Rega Media News
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih meminta pemerintah melindungi tenaga kesehatan (nakes) yang sedang bertugas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Permintaan ini terkait penyerangan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap nakes di puskesmas Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang.
“Kami memohon kepada aparat dan pemerintah untuk sementara kawan-kawan nakes ini mungkin tetap bekerja tetapi ditarik ke tempat yang aman dan kita meminta kawan-kawan dilindungi,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/9/21).
Daeng mengaku mendapat laporan dari IDI Papua bahwa puskesmas yang berada di wilayah Distrik Kiwirok diserang kelompok diduga KKB. Tenaga kesehatan yang berada di puskesmas melarikan diri dan melompat ke jurang. Bahkan ada nakes yang meninggal dunia karena serangan tersebut.
Meski demikian, Daeng mengaku belum mendapat laporan pasti penyebab kelompok diduga KKB menyerang puskesmas di Distrik Kiwirok.
“Kami belum mengetahui secara pasti kenapa kok yang menjadi sasaran kemudian tempat layanan, itu yang jadi pertanyaan. Padahal di mana-mana kan di hukum internasional pun tempat layanan itu tidak boleh diserang,” ujarnya.
Kepada tenaga kesehatan di Pegunungan Bintang, Daeng mengimbau untuk tetap waspada dan tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun dengan catatan, pemberian layanan kesehatan dilakukan di wilayah aman.
“Kami minta (nakes) untuk melakukan pelayanan ke masyarakat karena masyarakat kan pasti membutuhkan. Tapi ada syaratnya di tempat lebih aman yang sudah disediakan oleh aparat,” ucapnya.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah juga mendesak negara menjamin keselamatan nakes di Pegunungan Bintang. Nakes, kata dia, berada di wilayah Pegunungan Bintang untuk menjalankan tugas kemanusiaan.
“Kami meminta negara untuk selalu melindungi tugas-tugas kemanusiaan ini,” tegasnya.
Harif meminta nakes di Pegunungan Bintang tetap waspada terhadap potensi penyerangan. Dia juga mengingatkan nakes mempertimbangkan untuk menjalankan tugas di wilayah konflik jika tak ada jaminan keselamatan.
“Kalau tidak ada jaminan keselamatan, saya kira coba dipikirkan matang-matang untuk kita kunjungan dan lain sebagainya,” tutupnya.
