Bangkalan || Rega Media News
Semarak memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2021, DPC PKB Bangkalan melalui Dewan Koordinasi Cabang Garda Bangsa Kabupaten Bangkalan melaksanakan diskusi yang dikemas talkshow Peraturan Presiden (Perpres) nomer 82 tahun 2021 tentang dana abadi pesantren.
Kegiatan talkshow dana abadi pesantren itu bakal digelar di sejumlah pondok pesantren di Bangkalan, dengan di mulai dari Pondok Pesantren Nurul Kholil Bangkalan, Minggu, (24/10/21).
“Kegiatan ini sekaligus penutupan dari serangkaian Hari Santri Nasional PKC Garda Bangsa. Tentunya ini termasuk dari bagian intruksi dari ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar melalui kader menyapa Pondok Pesantren,” Kata Ketua DPC PKB Bangkalan, Syafiuddin Asmoro.
Menurutnya, Pondok pesantren Nurul Kholil merupakan bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa. Karena salah satu anak pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kholil, KH. Hasyim Zubaer Muntasor menjadi wakil ketua Dewan Muhtasor PKB.
Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, di moment hari santri pihaknya berkeinginan terus berkontribusi dan mendorong agar kualitas sumber daya manusia di pondok pesantren terus ditingkatkan.
“Karena keberadaan Santri merupakan potensi yang luar biasa. Sehingga kita harus terus mendorong agar santri ini mengisi kemerdekaan dengan cara peningkatan SDM,” imbuhnya.
Tentunya, dengan cara hadir keseluruh pondok pesantren dan melalui diskusi talkshow perpres 82 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang Undang nomer 18 tahun 2018 terkait dana abadi.
“Ini juga kita akan start mulai dari pondok pesantren Nurul Kholil kemudian akan dilanjutkan sosialisasi di seluruh pondok pesantren di Bangkalan” jelasnya.
Selain itu, Syafiuddin juga mengatakan, atas do’a para Santri dan pondok pesantren di hari HSN. pihaknya bersyukur karena usulan dan perjuangan peningkatan (Pelebaran) infrastruktur jalan nasional Madura oleh Fraksi PKB sudah di program di tahun 2022, yang akan di bagun secara tahun jamak (Multi Years).
“Alhamdulillah Peningkatan infratruktur jalan nasional di Madura mulai ada titik terang setelah beberapa kali kami anggota Komisi V DPR RI selalu berteriak saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR,” ungkapnya.
“Usulan peningkatan jalan nasional Madura selalu di gaungkan setiap digelar RDP dengan Kementerian PUPR, mengingat jalan nasional Madura sudah tidak memadai, sisi lain peningkatan kendaraan Madura naik secara segnifikan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan atau pelebaran jalan,”pungkasnya.
