Pemkab Sampang Gelar Kampanye dan Sosialisasi RPLP2B Tahun 2022

- Jurnalis

Rabu, 1 Juni 2022 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: suasana saat berlangsungnya kampanye dan sosialisasi RPLP2B tahun 2022, di aula Hotel Bahagia Sampang.

Caption: suasana saat berlangsungnya kampanye dan sosialisasi RPLP2B tahun 2022, di aula Hotel Bahagia Sampang.

Sampang || Rega Media News

Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar kampanye dan sosialisasi Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) Kabupaten Sampang tahun anggaran 2022, Selasa (31/05/22) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Hotel Bahagia fan digagas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan KP) tersebut, dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H Yuliadi Setiyawan, Kepala Bappelitbangda dan Kepala Kantor ATR/BPN Sampang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, juga turut dihadiri langsung Kepala Disperta KP Sampang, Statistik, Asisten II Setdakab Sampang, seluruh Camat se Kabupaten Sampang, petugas lapangan Disperta KP dan perwakilan kelompok tani, serta di nara sumberi dari Kementan RI (zoom meeting).

Dalam sambutannya Sekdakab Sampang H Yuliadi Setiyawan menyampaikan, lahan pertanian pangan berkelanjutan pada dasarnya merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2009, tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Dasar tersebut dijabarkan melalui peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011, tentang penetapan dan alih fungsi lahan. Kedua payung hukum perundangan ini mengisyaratkan penyelamatan lahan harus segera dilakukan, karena laju konversi lahan sawah pertanian pangan sangat cepat,” tuturnya.

Baca Juga :  Pemkot Blitar Launching Uji Kir Kendaraan Bermotor Pakai Aplikasi Smart Card

Yuliadi juga menyampaikan, dengan adanya peraturan perundangan tersebut, diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah, khususnya sawah dengan irigasi teknis.

“Hal itu, sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan di masing-masing wilayah memiliki lahan pertanian yang abadi atau berkelanjutan,” tandas Yuliadi.

Lebih lanjut Yuliadi menyampaikan, pelaksanaan kedua peraturan perundangan tersebut dapat dikatakan bekum berjalan sebagaimana mestinya.

“Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan aspek-aspek yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dimaksud, yang kebanyakan masih berupa aspek perencanaan dan penetapan yang tertuang dalam RT/RW masing-masing,” paparnya.

Dilain pihak, kata Yuliadi, apabila kita perhatikan kondisi riil di lapangan, akan banyak ditemui adanya ketidaksesuaian peruntukan lahan. Dibeberapa kabupaten angka yang telah di Perdakan mengalami pergeseran.

“Untuk itu, sangat penting bila dilakukan peninjauan dengan pemetaan kembali, sehingga diketahui lahan-lahan yang hilang, dengan berbagai pendekatan, baik secara numerik maupun spasial yang terkini, sehingga diperoleh luas baku sawah yang telah berstatus KP2B, LP2B dan LCP2B,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Blitar Lepas Kontingen Menuju Porprov Jatim VI 2019

Yuliadi menambahkan, sebagaimana diketahui, luasan KP2B, LP2B dan LCP2B menjadi salah satu muatan penting yang harus tertuang didalam Perda RT/RW masing-masing kabupaten/kota, dan saat ini Perda tersebut sebagian besar telah memasuki masa peninjauan kembali.

“Sejalan dengan proses peninjauan kembali, RT/RW dimaksud maka penetapan luas LP2B yang mengacu pada hasil audit Kementan tahun 2012 beserta percepatan penerbitan Perdanya menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan,” pungkasnya.

Menurut Yuliadi, seiring dengan peninjauan kembali Perda RT/RW harus dilengkapi dengan informasi peta geospasial secara seragam dan terintegrasi.

“Diharapkan, penetapan LP2B akan semakin mendorong Kabupaten Sampang untuk dapat melakukan percepatan penyajian data spasial yang terkini, sebagai salah satu syarat dalam penetapan peraturan daerah, tentang perlindungan LP2B,” harapnya.

Berita Terkait

10 Napi Narkotika Mendadak Ditest Urine
Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’
Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog
Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa
Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM
Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan
Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak
Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa

Berita Terkait

Selasa, 5 Agustus 2025 - 14:46 WIB

10 Napi Narkotika Mendadak Ditest Urine

Senin, 4 Agustus 2025 - 20:13 WIB

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agustus 2025 - 10:29 WIB

Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 22:46 WIB

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 20:39 WIB

Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM

Berita Terbaru

Caption: sebelum sidang terdakwa Syamsiyah, dilanjutkan ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Sampang, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Sidang Saksi ‘Kasus Syamsiyah’ Bongkar Fakta Baru

Rabu, 6 Agu 2025 - 07:39 WIB

Caption: anggota Unit Gakkum Satlantas Polres Sampang, menunjukkan lokasi kejadian kecelakaan di Jl.Raya Imam Ghozali, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Peristiwa

Pelajar Sampang Tewas Usai Laka Adu Banteng

Selasa, 5 Agu 2025 - 18:22 WIB

Caption: salah satu narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, menjalani pemeriksaan test urine.

Daerah

10 Napi Narkotika Mendadak Ditest Urine

Selasa, 5 Agu 2025 - 14:46 WIB

Caption: Plh Kasi Humas Kepolisian Resor Sampang (AKP Eko Puji Waluyo), saat diwawancara awak media.

Hukum&Kriminal

Kasus Cabul Gadis Robatal, PR Baru Polres Sampang

Selasa, 5 Agu 2025 - 13:33 WIB

Caption: petugas Rutan Kelas IIB Sampang dan Polres Sampang saat menggeledah kamar hunian warga binaan, (dok. regamedianews).

Daerah

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agu 2025 - 20:13 WIB