Gorontalo || Rega Media News
Menjelang Pengumuman Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Tim Seleksi (Timsel) Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo tahun 2022, mendapat sorotan dari Ketua Gerakan Aktivis Milenial Gorontalo (GAM) Provinsi Gorontalo, Amin Suleman.
Menurutnya, Timsel Anggota Bawaslu Gorontalo tahun 2022, dalam melakukan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, mempertimbangkan Rekam Jejak Integritas dan Riwayat aktifitas Politik peserta.
“Selain menilai kemampuan akademik dan kepemimpinan, timsel juga harus perhatikan para calon yang pernah diputus melanggar kode etik atau berurusan dengan DKPP, termasuk menelusuri jejak keterlibatan secara politik dalam lima tahun terakhir,” tuturnya, kepada awak media ini, Minggu (24/07/2022).
“Sebab, salah satu syarat utama calon adalah memiliki riwayat integritas yang baik, jujur, adil dan telah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik, minimal lima tahun terakhir,” lanjutnya.
Kemudian ia mengungkapkan, dari hasil penjaringan Calon yang diumumkan Timsel, ada beberapa calon yang diduga pernah berurusan dengan DKPP, dan memiliki rekam jejak sebagai pengurus Partai Politik dalam lima tahun terakhir ini.
“Bahkan untuk membuktikan hal tersebut sangat mudah, cukup dengan mencari jejak digital di Media Online,” ungkapnya.
Ia menyayangkan, dinamika internal di Timsel beberapa waktu terakhir. Pergantian Ketua Timsel menurutnya, secara mendadak hanya karena alasan penyegaran yang kemudian menimbulkan tanda tanya bagi publik.
“Ada apa dengan Timsel ?. Jikalau memang itu karena penyegaran dan merupakan hal yang lumrah sebagaimana yang disampaikan dalam Konferensi Pers kemarin, kenapa hanya ketua yang diganti ?. Olehnya ini harus benar-benar Clear disampaikan ke publik,” imbuhnya.
Ia lanjut menambahkan, pihaknya akan betul-betul mengawasi independensi dan kinerja Timsel, agar jangan sampai ada pemaksaan kepentingan ataupun intervensi kepentingan politik.
“Kalaupun ada hasil kinerja Timsel yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kami akan kritisi. Bahkan bila perlu, kami akan adukan ke instansi terkait,” pungkasnya.
