YGHL Desak Menteri LHK RI Evaluasi Proyek KFW di Aceh Selatan

- Jurnalis

Rabu, 7 September 2022 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis.

Caption: Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis.

Aceh Selatan || Rega Media News

Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI untuk mengevaluasi Proyek Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) di Aceh Selatan.

“Proyek ini atas kerja sama hibah Pemerintah Jerman (KFW) dengan Pemerintah Republik Indonesia,” kata Direktur YGHL Aceh Selatan, Sarbunis kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (7/9/2022).

Ia menilai proyek tersebut telah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang namun tidak memiliki dampak terhadap penyelamatan hutan dan tutupan lahan di ekosistem leuser.

Baca Juga :  Toleransi Pengawasan Inspektorat Aceh Selatan Berujung Banyak Temuan

“Justru bencana ekologi terus terjadi di Aceh Selatan, sebagaimana bencana banjir yang terjadi seminggu yang lalu, dimana salah satu faktor penyebab akibat deforestasi hutan semakin tinggi,” ungkapnya.

Tentunya, sambungnya, sebagian besar deforestasi terjadi dalam kawasan ekosistem leuser yang merupakan bagian dari wilayah intervensi proyek KFW.

“Selain itu, kami menilai proyek KFW gagal tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dipinggir hutan yang selama ini menjadi tombak penyelamat ekosistem Leuser,” ucapnya.

Untuk itu, YGHL mendesak Menteri LHK untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan proyek BCCPGLE – KFW di Aceh Selatan.

Baca Juga :  Masih Kurang, Rehab SDN Gunung Kesan 1 Dianggarkan Rp 140 Juta

Proyek tersebut tidak hanya bermasalah terkait substansi pelaksanaan dan capaian, juga tim manajemen proyek tidak membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat sipil yang ada di Aceh Selatan.

Selain Menteri LHK, YGHL juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh juga ikut melakukan evaluasi terhadap proyek dimaksud.

“Tidak hanya cukup menerima laporan periodik, akan tetapi DLHK Aceh juga harus memastikan proyek tersebut terlaksana apa adanya dilapangan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Sambut 2026, Polantas Sampang Larang Konvoi dan Knalpot Brong
Empat Puskesmas di Pamekasan Temukan Suspek Chikungunya
Pemkab Pamekasan Matangkan Penyambutan Valen D’Academy 7
Buntut Kasus RS Nindhita, DPRD Sampang Didemo
MUI Sampang Imbau Masyarakat: Tahun Baru Tanpa Euforia
Wabup Sumenep: Kerukunan Umat Kunci Utama Pembangunan
Malam Tahun Baru di Sampang Dilarang “Ugal-Ugalan”
Gebrakan Bupati Sampang, Sulap Jalan Desa Berstandar Nasional

Berita Terkait

Rabu, 31 Desember 2025 - 10:01 WIB

Sambut 2026, Polantas Sampang Larang Konvoi dan Knalpot Brong

Selasa, 30 Desember 2025 - 10:39 WIB

Empat Puskesmas di Pamekasan Temukan Suspek Chikungunya

Senin, 29 Desember 2025 - 13:33 WIB

Buntut Kasus RS Nindhita, DPRD Sampang Didemo

Minggu, 28 Desember 2025 - 17:34 WIB

MUI Sampang Imbau Masyarakat: Tahun Baru Tanpa Euforia

Minggu, 28 Desember 2025 - 13:08 WIB

Wabup Sumenep: Kerukunan Umat Kunci Utama Pembangunan

Berita Terbaru

Caption: potongan rekaman video amatir, saat jenazah Liman nelayan Camplong dievakuasi dari kapal ke rumah duka, (dok. Harry, Rega Media).

Peristiwa

Nelayan Sampang Meninggal Saat Melaut

Selasa, 30 Des 2025 - 14:46 WIB

Caption: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dr.Saifuddin, (dok. Kurdi, Rega Media).

Daerah

Empat Puskesmas di Pamekasan Temukan Suspek Chikungunya

Selasa, 30 Des 2025 - 10:39 WIB

Caption: Kapolres Sampang AKBP Hartono ungkap kasus kriminalitas selama tahun 2025 yang mendominasi, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Hukum&Kriminal

Curanmor Mendominasi Kriminalitas di Sampang

Selasa, 30 Des 2025 - 08:59 WIB