Pilkada Gorut 2024 Mendatang, Begini Sikap Partai Golkar

Gorontalo Utara || Rega Media News

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2024 terbilang masih cukup jauh waktu pelaksanaannya. Meski demikian, isu terkait sejumlah tokoh Parpol (Partai Politik) besar di Bumi Gerbang Emas itu, mulai bermunculan ke ruang publik.

Tak terkecuali, tokoh politik dari Partai Golkar. Partai yang berlambang pohon beringin itu, pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar tanggal 9 Agustus 2020 yang lalu, merekomendasikan enam tokoh untuk menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Gorut tahun 2024 dari Partai Golkar.

Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorut, Hamzah Sidik, dari enam bakal calon Bupati Gorut yang direkomendasikan saat Musda Golkar Gorut Tahun 2020, lima diantaranya adalah kader Partai Golkar, sementara satu tokoh lagi adalah tokoh birokrat dari eksternal Partai Golkar.

“Sesuai dengan hasil rekomendasi musyawarah daerah itu, ada lima nama dari internal, dan ada satu nama dari eksternal. Ada Pak Thomas Mopili, Ibu Ida Syaidah, Hamzah Sidik, Zulfikar Usira, Rina Polapa. Untuk external, ada Ridwan Yasin. Itu hasil Musda Golkar, dan itu fakta yang gak bisa kita bantah,” tutur Hamzah, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorut, Selasa (11/10/2022).

Namun kata Hamzah, terlepas dari keenam tokoh yang direkomendasikan itu, jika kedepan ada penyesuaian-penyesuaian terkait bakal calon dari Partai Golkar, maka pihaknya akan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, seperti hasil survey dan perkembangan opini publik.

“Misalkan dari external, Ridwan Yasin. Karena elektabilitas, pasti kondisi dengan hari ini di birokrat dan segalanya macam, pasti menurun dan seterusnya. Pasti, ada opini-opini yang berbeda ketika di awal menjadi Sekertaris Daerah. Golkar kan memotret itu. Golkar objektif. Saking objektifnya, kita mengangkat atau memutuskan yang bersangkutan dalam rekomendasi Calon Bupati. Bahwa ternyata ada perkembangan situasi sosial, politik, pemerintahan di Gorontalo Utara, tentu Golkar memotret itu sebagai bagian dari objektifikasi,” kata Hamzah.

Saat disinggung soal siapa tokoh ideal yang layak diusung sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorut Tahun 2024 dari Partai Golkar, menurut kriterianya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorut, politisi yang dijuluki “Singa” Parlemen Gorut itu dengan tegas menjawab satu nama tokoh, yang tak lain adalah mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorut, Thomas Mopili.

“Idealnya, Thomas Mopili. Thomas Mopili itu punya banyak histories dengan Gorontalo Utara. Thomas Mopili, yang paling berpengalaman diantara semua tokoh-tokoh politik yang ada di Gorontalo Utara dalam konteks politik. Thomas Mopili memiliki networking jaringan yang tentu lebih banyak dibanding tokoh-tokoh politik yang lain,” tegas Hamzah.

Dibandingkan dengan dirinya, Hamzah menjelaskan, Thomas Mopili memiliki tingkat elektabilitas di atas dirinya. Hal itu kata Hamzah, tanpa harus dipaparkan lagi dengan berdasarkan survey elektabilitas antara dirinya dengan Thomas Mopili.

“Karena yang bersangkutan, sudah dua kali mengikuti kontestasi. Karena sudah dua kali mengikuti kontestasi, maka kita haqul yakin bahwa yang bersangkutan itu diketahui, dikenal oleh publik. Artinya, dalam konteks ini, Hamzah Sidik ini sebagai Ketua DPD II melihat mana peluang yang lebih, dibanding ketika Hamzah Sidik yang maju,” jelasnya.

Dibeberkan Hamzah, dengan menjagokan Thomas Mopili, hal itu berbanding lurus dengan komitmen Partai Golkar yang berprinsip lebih mengutamakan kader partai pada setiap kontestasi politik, ketika memenuhi syarat menjadi partai yang dapat mengusung sendiri calonnya.

“Kita kalau memenuhi syarat, ya pasti kader. Karena kita ini partai kader, akan mendorong kader kita sendiri untuk maju selama memenuhi syarat. Soal menang kalah, kita ikuti saja prosesnya seperti apa. Percuma kita berdarah-darah di partai, lalu partai ini dipakai oleh orang lain hanya untuk mencari kemenangan,” beber Hamzah.

Selanjutnya Hamzah menerangkan, sikap Partai Golkar di Kabupaten Gorut dapat berubah, jika ada hal-hal yang bersifat mendesak untuk berkoalisi. Misalnya, tidak memenuhi syarat administrasi untuk mencalonkan sendiri kadernya sebagai Calon Bupati Kabupaten Gorut tahun 2024.

“Golkar ketika tidak memenuhi persyaratan administrasi, tentu tau diri untuk membangun komunikasi dengan partai lain. Tentu harus berkoalisi. Bahwa nanti hasil keputusan koalisi bagaimana, kan didasarkan pada musyawarah mufakat. Tapi ketika memenuhi syarat, ya maju Bupati,” terang Hamzah.

“Ketika Golkar cuman cocok jadi Wakil Bupati, Golkar akan mengambil itu. Ketika partai-partai lain menganggap Golkar cocok Bupati, Golkar juga akan mengambil posisi itu. Tergantung bagaimana pembicaraan dengan partai-partai koalisi,” sambung Hamzah menerangkan.

Imbuhnya, Partai Golkar di Kabupaten Gorut berkomitmen membangun daerah secara bersama-sama. Sehingga, ketika Thomas Mopili memungkinkan untuk berpasangan dengan Thariq Modanggu yang kini sebagai Bupati Kabupaten Gorut, atau pun bersama Roni Imran yang merupakan kader Partai Nasdem, pihaknya akan bersikap legowo demi kepentingan bersama membangun Gorut.

“Pada prinsipnya, Golkar itu ingin membangun Gorut secara bersama-sama. Tentu harus mengajak orang lain. Tapi kalo yang diajak juga merasa tidak ada kecocokan dengan Golkar, kita nggak bisa marah dong. Silahkan, itu haknya. Tapi di mata Golkar, kita punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan itu secara bersama-sama, baik dengan si A, si B, si C bahkan si Z. Tergantung, bagaimana harapan publik,” pungkasya.