Sampang,- Laporan dugaan penggelapan honor anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai ditindak lanjuti Polres setempat.
Pasalnya, pada Senin (07/11/2022) pagi, dua anggota BPD tersebut telah mendatangi Mako Polres Sampang, untuk memenuhi panggilan penyidik Unit III Tipidkor, pasca melapor pada Jumat (04/11/2022) siang.
Yuhyil Idam, salah satu anggota BPD Karang Gayam mengatakan, kedatangannya ke Mako Polres Sampang untuk memenuhi panggilan penyidik, atas laporan dugaan penggelapan honor BPD selama 6 tahun, diduga dilakukan mantan kepala desa inisial (DH).
“Oleh penyidik kami dimintai keterangan tentang tugas BPD, dan berapa lama kami tidak diberikan honor. Saya berikan keterangan sesuai apa adanya dan fakta dibawah,” ujar Yuhyil.
Selain itu, imbuh Yuhyil, penyidik juga mempertanyakan bukti tentang tidak dibayarnya honor selama menjadi anggota BPD. Ia menegaskan, karena sampai saat ini dirinya tidak menerima honor.
“Jika memang honor itu dicairkan, yang jelas itu bukan saya, berarti diduga kuat ada yang memalsukan tanda tangan saat pencairan honor,” tegas Yuhyil kepada awak media.
Terbukti, imbuh Yuhyil, hingga sampai saat ini dirinya tidak menerima honor sebagai anggota BPD. Bahkan, sebelumnya telah dilakukan mediasi selama 6 bulan dan ada surat pernyataan, ditanda tangani mantan kepala desa (inisial DH).
“Kepada penyidik saya juga jelaskan, jika sebelumnya telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, agar honor BPD diberikan. Bahkan, ada dua surat pernyataan, disaksikan pihak DPMD dan Camat Omben,” pungkasnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Sampang, Ipda Indarta membenarkan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap dua anggota BPD Karang Gayam.
“Kami akan melakukan pendalaman. Namun, untuk sementara ada dua anggota BPD yang kami panggil dan dimintai keterangan, serta masih mengumpulkan beberapa dokumen,” ujarnya.
Dalam laporannya melalui lembaga, imbuh Indarta, ada enam nama anggota BPD yang tercantum. Dari ke enam anggota BPD tersebut, nantinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk mantan Kades Karang Ghayam.
“Bahkan tidak hanya enam anggota BPD, kami akan memanggil semua anggota BPD, kalau dilihat dari SK yang dilampirkan ada sembilan orang. Namun yang merasa dirugikan ada enam anggota BPD,” terang Indarta.
Perwira berpangkat satu balok emas dipundaknya ini menambahkan, untuk sementara belum bisa menyimpulkan terkait laporan tersebut, karena masih banyak tahapan yang perlu dilakukan.
