Bangkalan, Sistem satu data sektoral dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Bangkalan akan terwujud. Hal ini sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menciptakan tatanan pemerintahan transparan dan mudah diakses.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tersedianya satu data sektoral tersebut.
Seperti penyelenggaraan Forum Data Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diikuti perwakilan semua OPD di ruang Sujaki Pemkab setempat, Jumat (2/12/2022) kemarin.
Kegiatan forum data tersebut di inisiatori oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku koordinator.
Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku wali data. Hadir sebagai pemateri Suzatmo Putro seorang Statistik Ahli Muda BPS Provinsi Jawa Timur selaku narasumber.
Menurut Suzatmo, evaluasi kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini akan dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu melalui sosialisasi ini akan dipaparkan teknisnya agar para peserta bisa memahami apa yang harus dilakukan.
“Jadi kita sosialisasikan bagaimana cara menilai. Dari penilaian itu dikirim ke BPS apakah nanti layak atau tidak, berdasarkan bukti-bukti dokumen yang diajukan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Bangkalan, Agus Sugianto Zein mengatakan, pelaksanaan evaluasi ini sebagai uji coba untuk mengetahui hasil pengumpulan statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD selaku produsen data. Nantinya akan ditentukan OPD mana yang akan dipilih.
Karena masih dalam tahap uji coba, maka Diskominfo sebagai wali data dan Bappeda sebagai koordinator nantinya akan memilih dua OPD yang pengelolaan datanya bagus.
“Jadi dua instansi ini nantinya yang akan berdiskusi menentukan OPD mana yang pengelolaan data statistiknya bagus,” imbuhnya.
Nantinya kata Agus, tiap tahun pemilihan OPD harus ditambah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya data sektoral setiap instansi dalam rangka meningkatkan perencanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi yang bersangkutan.
