Daerah  

GKS Sentil HCML, Deadline Paket CSR di Mandangin Berakhir

Caption: fisik pembangunan pagar pengamanan lingkungan di Pulau Mandangin, (dok. timsus GKS).

Sampang,- Paket fisik Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2022, dari Husky Cnooc Madura Limited (HCML), di Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur, terus menjadi sorotan.

Pasalnya, selain diduga mangkrak, deadline paket pembangunan pagar pengamanan lingkungan, oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Bina Mercusuar Bahari (BMB), sudah berakhir.

Hal itu, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Specialist Relations HCML, jika masih memberikan kesempatan BMB untuk menyelesaikan, hingga akhir triwulan 1 tahun 2023.

“Masih ada kurun waktu satu pekan, kami tidak ingin berandai-andai sebelum deadline,” ujar Aliyuddin Specialist Relations HCML, dikutip dari salah satu media, Sabtu (25/03/2023) lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, selain mangkraknya pembangunan pagar pengamanan lingkungan, juga ada program pelatihan menjahit, diduga tidak terealisasi.

Sebelumnya, H.Moh. Tohir pembina Garda Kawal Sampang (GKS) mengungkapkan, jika paket dari HCML kepada pihak rekanan sudah menjadi atensinya.

“Sebenarnya ada 4 paket. Tim kami sudah mengecek ke lokasi, pada Jumat (24/03) hingga Jumat (31/03) kemarin, masih belum ada tanda-tanda direalisasikan dan diselesaikan,” tandasnya.

Padahal, kata H.Tohir, deadline yang sudah ditentukan pihak HCML hingga akhir triwulan 1, yakni tertanggal 31 Maret kemarin. Saat ini, publik menunggu langkah yang akan dilakukan HCML Warehouse Sampang.

“Sebab pihak HCML dalam pernyataannya ke sejumlah media, masih akan memberikan kesempatan kepada Pokmas, untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai pengelola program,” ungkapnya, Sabtu (01/04).

Kendati demikian, saat ini tindakannya ada di pihak HCML dan Aparat Penegak Hukum (APH), karena hal ini menyangkut kredibilitas perusahaan serta kepercayaan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

“Namun, kami juga mempertanyakan peran pendamping, yang diduga melakukan pembiaran atas amburadulnya realisasi program tersebut. Padahal, kegiatan itu ada anggaran pendampingan,” pungkas H.Tohir.

Sementara itu, Saweri ketua kelompok masyarakat (Pokmas) Bina Mercusuar Bahari (BMB), saat dikonfirmasi awak media belum merespon atau klarifikasi terkait hal tersebut.