Sampang,- Konflik pergantian Penjabat Kepala Desa, di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, mulai berdampak buruk kepada masyarakat.
Pasalnya, sebagian masyarakat merasa kebingungan ketika membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa setempat.
Seperti yang terjadi di Desa Madulang. Bahkan, sebagian warga kecewa karena pelayanan publik berupa layanan administrasi mulai tidak optimal.
Hal tersebut dipicu, dampak dari turunnya Surat Keputusan (SK) pergantian PJ Kades setempat, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, sebagian besar warga Madulang menyatakan sikap dan menolak keras, terhadap adanya evaluasi PJ Kades.
Karena menurut mereka, pergantian penjabat kepala desanya dinilai merusak tatanan pelayanan pemerintahan yang sudah berjalan baik.
Salah satu nara sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya menjadi korban dampak konflik evaluasi pergantian PJ Kades.
“Kami sulit untuk mendapatkan tanda tangan PJ Kades, karena situasinya seperti ini, masih konflik,” ujarnya.
Bahkan, saat dirinya meminta tanda tangan PJ Kades Madulang yang lama (Jamil), untuk keperluan dokumen administrasi, ditolaknya.
“Beliau tidak berkenan, dengan dalih SK PJ Kades yang baru sudah turun di Kecamatan, khawatir salah katanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Jamil Penjabat Kades Madulang yang sebelumnya saat dikonfirmasi, tidak menampik keluhan warga tersebut.
“Saya tidak berani tanda tangan, takut salah,” ucapnya singkat.
Dirinya berdalih, bahwa SK PJ Kades yang baru sudah turun, walaupun masyarakat menolak dan mengembalikannya ke Pemkab Sampang.
“Mereka menolak saya diganti, bahkan mereka melakukan aksi penyampaian aspirasi ke kantor Pemerintah Kecamatan Omben,” pungkasnya.
