Dampak Evaluasi PJ Kades, Layanan Publik di Desa Madulang Lumpuh

- Jurnalis

Jumat, 16 Agustus 2024 - 12:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: warga Desa Madulang dan beberapa desa lainnya saat meluruk kantor Pemerintah Kecamatan Omben, (dok. regamedianews).

Caption: warga Desa Madulang dan beberapa desa lainnya saat meluruk kantor Pemerintah Kecamatan Omben, (dok. regamedianews).

Sampang,- Konflik pergantian Penjabat Kepala Desa, di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, mulai berdampak buruk kepada masyarakat.

Pasalnya, sebagian masyarakat merasa kebingungan ketika membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa setempat.

Seperti yang terjadi di Desa Madulang. Bahkan, sebagian warga kecewa karena pelayanan publik berupa layanan administrasi mulai tidak optimal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut dipicu, dampak dari turunnya Surat Keputusan (SK) pergantian PJ Kades setempat, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sebagian besar warga Madulang menyatakan sikap dan menolak keras, terhadap adanya evaluasi PJ Kades.

Baca Juga :  Arsal Sahban: Selamat HUT Rega Media Ke-5, Semoga Semakin Berkembang

Karena menurut mereka, pergantian penjabat kepala desanya dinilai merusak tatanan pelayanan pemerintahan yang sudah berjalan baik.

Salah satu nara sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya menjadi korban dampak konflik evaluasi pergantian PJ Kades.

“Kami sulit untuk mendapatkan tanda tangan PJ Kades, karena situasinya seperti ini, masih konflik,” ujarnya.

Bahkan, saat dirinya meminta tanda tangan PJ Kades Madulang yang lama (Jamil), untuk keperluan dokumen administrasi, ditolaknya.

“Beliau tidak berkenan, dengan dalih SK PJ Kades yang baru sudah turun di Kecamatan, khawatir salah katanya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polres Sampang Siaga Gangguan Kamtibmas

Sementara itu, Jamil Penjabat Kades Madulang yang sebelumnya saat dikonfirmasi, tidak menampik keluhan warga tersebut.

“Saya tidak berani tanda tangan, takut salah,” ucapnya singkat.

Dirinya berdalih, bahwa SK PJ Kades yang baru sudah turun, walaupun masyarakat menolak dan mengembalikannya ke Pemkab Sampang.

“Mereka menolak saya diganti, bahkan mereka melakukan aksi penyampaian aspirasi ke kantor Pemerintah Kecamatan Omben,” pungkasnya.

Berita Terkait

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’
Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog
Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa
Dua Perkara Pidana Damai di Rumah RJ UTM
Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan
Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak
Kejari Sampang Awasi Tiga Program Desa
Pejabat Utama Polres Sampang Diganti

Berita Terkait

Senin, 4 Agustus 2025 - 20:13 WIB

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agustus 2025 - 10:29 WIB

Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 22:46 WIB

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:44 WIB

Optimalkan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan

Jumat, 1 Agustus 2025 - 16:33 WIB

Pelanggar Lalulintas di Sampang Melonjak

Berita Terbaru

Caption: petugas Rutan Kelas IIB Sampang dan Polres Sampang saat menggeledah kamar hunian warga binaan, (dok. regamedianews).

Daerah

Rutan Sampang Komitmen Wujudkan ‘Zero Halinar’

Senin, 4 Agu 2025 - 20:13 WIB

Caption: ilustrasi.

Hukum&Kriminal

Polisi Sumenep Ringkus Pengedar Sabu-Sabu

Senin, 4 Agu 2025 - 12:43 WIB

Caption: Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sampang saat rapat koordinasi, (dok. regamedianews).

Daerah

Pemkab Sampang Diminta Optimalkan e-Katalog

Senin, 4 Agu 2025 - 10:29 WIB

Caption: tampak kondisi warung madura di Martajazah hangus dilalap si jago merah, (sumber foto: Humas Polres Bangkalan).

Peristiwa

Warung Madura di Bangkalan Ludes Terbakar

Minggu, 3 Agu 2025 - 08:38 WIB

Cation: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Diecky E.K Andriyansyah, diwawancara awak media terkait Dana Desa, (dok. regamedianews).

Daerah

Kejari Sampang ‘Warning’ Pemdes Soal Dana Desa

Sabtu, 2 Agu 2025 - 22:46 WIB