Pemkab Sampang Dorong Transformasi ‘Pemerintah Digital’

- Jurnalis

Kamis, 24 Juli 2025 - 08:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Pemkab Sampang saat rakor pembinaan pemerintah digital dan pemantauan SPBE, (sumber foto: Diskominfo Sampang).

Caption: Pemkab Sampang saat rakor pembinaan pemerintah digital dan pemantauan SPBE, (sumber foto: Diskominfo Sampang).

Sampang,- Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen antar perangkat daerah.

Dalam hal ini, mempercepat transformasi layanan pemerintahan ke arah digital.

Hal tersebut, disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, Amrin Hidayat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), akan berganti menjadi ‘Pemerintah Digital’, dimulai tahun 2026.

“Karena, ini bagian agenda nasional reformasi birokrasi digital,” ujar Amrin, saat rakor Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE, di Aula Pemkab Sampang, Selasa (15/7/25) kemarin.

Baca Juga :  Musim Kemarau, Warga Sampang Krisis Air Bersih

Kabag Organisasi Setda Sampang, Kustantianah menjelaskan, indeks SPBE memiliki pengaruh signifikan.

“Terutama terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB),” ujarnya.

Oleh karena itu, percepatan pembangunan arsitektur SPBE sangat penting, dan harus ditindaklanjuti seluruh OPD.

Ia menjelaskan, arsitektur SPBE merupakan alat utama, dalam pelaksanaan Pemerintah Digital.

“Tahun ini, capaian Indeks SPBE ditentukan kesiapan dokumen Sistem Informasi Arsitektur (SIA),” jelas Kustantianah, dikutip laman resmi Pemkab Sampang.

Asisten Administrasi Umum, Anang Djoenaidi menekankan, pentingnya integrasi antar aplikasi layanan publik.

Menurutnya, sistem layanan harus dirancang dalam satu kerangka kerja yang saling terhubung.

Baca Juga :  Tunggu Bebas Penjara, Oknum Kepsek di Sampang Akan Terima Sanksi

“Hal ini tanggung jawab bersama, guna menciptakan sistem terintegrasi dan efisien,” jelas Kustantianah.

Sementara, Sekdakab Sampang Yuliadi Setiyawan menambahkan, disposisi SPBE kedepan tidak hanya menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Melainkan harus melibatkan Unit Pengelola Tatalaksana, Bagian Organisasi, serta Inspektorat,” ujarnya.

Kendati demikian, tegas Yuliadi, Inspektorat diharapkan segera mengaudit layanan SPBE.

“Khususnya, aplikasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Harry

Editor : Redaksi

Berita Terkait

BEM Unira Kecewa Ke Bupati Pamekasan
Rutan Sampang Gaet Pemerintah Daerah
UTM Berkomitmen Jadi Lokomotif Inovasi
Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama
Didemo PMII, Bupati Bangkalan Sebut Lakukan Pembenahan
Tak Pakai Helm, Dominasi Pelanggar Lalin di Sampang
Rutan Sampang Peduli Anak Warga Binaan
Bupati Bangkalan Keluarkan Edaran ‘Wajib Berdoa’

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 14:18 WIB

BEM Unira Kecewa Ke Bupati Pamekasan

Jumat, 25 Juli 2025 - 09:25 WIB

Rutan Sampang Gaet Pemerintah Daerah

Kamis, 24 Juli 2025 - 21:48 WIB

UTM Berkomitmen Jadi Lokomotif Inovasi

Kamis, 24 Juli 2025 - 08:57 WIB

Pemkab Sampang Dorong Transformasi ‘Pemerintah Digital’

Rabu, 23 Juli 2025 - 23:12 WIB

Momen HAN 2025: Anak Binaan Punya Hak Sama

Berita Terbaru

Caption: Pengurus BEM Unira saat menyatakan sikap kekecewaannya terhadap Bupati Pamekasan, (dok. regamedianews).

Daerah

BEM Unira Kecewa Ke Bupati Pamekasan

Jumat, 25 Jul 2025 - 14:18 WIB

Caption: Kepala Rutan Sampang Kamesworo, memberikan buku karya warga binaan kepada Sekdakab Sampang, Yuliadi Setiyawan, (dok. regamedianews).

Daerah

Rutan Sampang Gaet Pemerintah Daerah

Jumat, 25 Jul 2025 - 09:25 WIB

Caption: Tim Inafis Polres Pamekasan  melakukan pemeriksaan terhadap korban pembunuhan di Desa Ambeder, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Polisi Ungkap Pembunuhan Pria Ambeder Pamekasan

Kamis, 24 Jul 2025 - 23:20 WIB

Caption: Rektor UTM (Prof. Dr. Safi) menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (Fathan Subchi).

Daerah

UTM Berkomitmen Jadi Lokomotif Inovasi

Kamis, 24 Jul 2025 - 21:48 WIB

Caption: Achmad Bahri dan Didiyanto kuasa hukum Syamsiyah, saat diwawancara awak media di Pengadilan Negeri Sampang, usai sidang tanggapan JPU soal eksepsi, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kuasa Hukum ‘Syamsiyah’: Yakin Terdakwa Dibebaskan

Kamis, 24 Jul 2025 - 20:13 WIB