Pamekasan,- Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pamekasan, tetap menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Namun, hal ini meski mengalami pengurangan alokasi dana pada tahun 2025.
Kondisi rumah memprihatinkan di sejumlah pelosok desa, mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan program perbaikan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam wawancara yang dilakukan bersama pihak DPRKP Pamekasan, Muharram pejabat penanggung jawab program RTLH menjelaskan, alokasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk anggaran RTLH tahun ini memang berkurang. Kita hanya mendapatkan jatah 30 unit dari APBD, ditambah 42 unit bantuan Program Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS) dari pemerintah pusat,” tegas Muharram.
Pengurangan jumlah penerima bantuan ini disebabkan oleh penerapan sistem efisiensi dari pemerintah pusat.
Meski begitu, penyaluran bantuan tetap dilakukan secara langsung, melalui transfer ke rekening masing-masing penerima manfaat.
Total bantuan yang diberikan sebesar Rp17,5 juta per unit, dengan rincian Rp15 juta untuk kebutuhan bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.
Sementara itu, Kepala Bidang yang membidangi program RTLH, Dwi menambahkan, untuk tahun 2025 pihaknya telah menerima alokasi sebanyak 38 unit, ditambah 9 unit tambahan, sehingga total menjadi 47 titik penerima bantuan.
“Tahun 2025 ini, kami dapat jatah 47 titik. Penyaluran sudah berjalan, dengan bantuan sebesar Rp15 juta per unit, terdiri dari Rp13 juta untuk bahan bangunan dan Rp2 juta untuk ongkos tukang,” jelas Dwi.
Dana program RTLH ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan.
Namun, terkait data lengkap penerima dan lokasi titik bantuan, pihak DPRKP masih enggan menyampaikan secara terbuka.
“Data tersebut sifatnya sensitif, kami hanya bisa memberikan gambaran umum saja. Banyak penerima bantuan yang kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga kami juga menjaga sisi kemanusiaan dan privasi mereka,” imbuh Dwi.
Meski mengalami kendala dalam hal anggaran, DPRKP Pamekasan berkomitmen untuk terus melanjutkan program RTLH.
“Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian lebih,” pungkasnya.
Penulis : Kurdi
Editor : Redaksi
