SAMPANG – Polemik mengenai pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sampang, Madura, Jawa Timur, kini menemui titik terang.

Pemerintah Kabupaten Sampang resmi mengaktifkan kanal pengaduan berbasis website.

Tentu untuk menampung seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat, ihwal program nasional tersebut.

Baca Juga :Polres Sampang Sita 3 Kg Sabu dari Kurir

Langkah ini guna memastikan distribusi makanan bagi siswa tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian menu, diminta tidak hanya mengeluh di media sosial, melainkan melapor melalui jalur resmi.

Kanal pengaduan tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui tautan resmi: https://sampangkab.go.id/lapor-mbg/lapor

Baca Juga :Polres Sampang Sita 3 Kg Sabu dari Kurir

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sampang, Candra Amin, membenarkan kehadiran platform digital tersebut.

Menurutnya, aplikasi ini dirancang khusus tim Kominfo, sebagai bentuk dukungan teknologi terhadap program pusat di daerah.

Aplikasi itu memang dibuat sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional.

“Jika masyarakat ingin melaporkan persoalan MBG, silakan gunakan website tersebut,” ujar Candra, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, meski sistem dikelola Kominfo, tindak lanjut atas laporan akan diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berwenang.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto menegaskan, partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan.

Hingga saat ini, Satgas tengah mengejar target pelaksanaan di 172 titik, dengan capaian saat ini baru menyentuh 122 titik.

“Kami terbuka terhadap laporan masyarakat. Silakan gunakan kanal resmi yang sudah disediakan,” ujarnya.

Sudarmanto menegaskan, semua laporan yang masuk akan kami teruskan ke pusat untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Melalui kanal tersebut, ia berharap pengawasan tidak hanya datang dari internal Satgas.

“Akan tetapi juga melibatkan orang tua siswa dan masyarakat luas,” tandasnya.

Sudarmanto menambahkan, sengan sistem pelaporan yang terintegrasi, setiap temuan di lapangan diharapkan dapat segera dievaluasi.

“Tentunya agar standar gizi dan kualitas menu tetap terjaga, sesuai prosedur ditetapkan pemerintah pusat,” pungkasnya. (hry)