Sampang, (regamedianews.com) – Pilkada Sampang sudah selesai, rekapitulasi ditingkat Kabupatenpun telah berkahir, namun permasalahan pasca demo ricuh yang dilakukan tim paslon No urut 2 terus berlangsung.
Moh Salim Humas tim Jihad berencana akan melakukan demo terkait dugaan lambannya Penanganan Proses terhadap aksi yang menimbulkan kericuhan pada 9 Juli lalu.
Menurut Salim, pihaknya akan mendesak Polres Sampang untuk bertindak tegas atas adanya kericuhan atau aksi anarkis yang dilakukan oleh salah satu tim paslon dalam bentuk protes itu.
“Saya berharap pihak Polres segera melakukan penangkapan terhadap korlap aksi unjuk rasa, dan jika hari ini tetap tidak ada tindakan, saya akan melakukan aksi besar besaran ke polres, kami harap pihak Polres tidak tebang pilih terhadap demonstran”; ujarnya, Kamis (12/7/18).
mantan Aktivis HMI itu menambahkan, bahwa menurutnya aksi yang diwarnai kericuhan tersebut telah menciderai Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Aksi kemarin jelas – jelas melanggar aturan undang – undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dugaan pelanggaran yakni, 1 – berdemo di depan rumah sakit ( rumah sakit Ninditha) 2 – melakukan pengrusakan di kantor Bawaslu Sampang, dan 3 – melempari petugas keamanan dengan batu, sehingga jatuh korban luka,” imbuhnya.
Yang paling disayangkan baginya akibat kejadian itu menimbulkan penilaian buruk terhadap proses Pilkada Sampang, dan membuat Bawaslu RI menilai aksi demo kemarin sebagai acuan bahwa pelaksanaan Pilkada di kabupaten Sampang tidak kondusif.
“Adanya kericuhan saat demo kemarin seharusnya tidak dijadikan acuan, Bawaslu RI berstatement bahwa pelaksaan Pilkada di Sampang tidak kondusif, padahal kericuhan itu terjadi saat aksi unjuk rasa setelah selesainya pelaksanaan sidang pleno terbuka di tingkat kabupaten,” imbuhnya.
Salim juga menduga bahwa aksi kericuhan tersebut memang sengaja diciptakan untuk membuat kesan kepada publik bahwa Pilkada Sampang terkesan ricuh sebelum pihak yang tidak puas melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya menduga kericuhan ini disengaja untuk menimbulkan kesan seakan Pilkada disampang ricuh, sebelum mereka yang tidak puas melakukan gugatan ke MK”; paparnya.
Untuk itu, Salim juga berharap agar semua pihak bisa lebih objektif melihat permasalahan Pilkada di Sampang. (har/di)
